Transportasimedia.com| Rencana impor 105.000 kendaraan niaga atau pikap senilai Rp24,66 triliun dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menuai penolakan keras dari kalangan dunia usaha. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan kebijakan tersebut karena dinilai berpotensi mematikan industri otomotif nasional.
Ketua Umum Kadin, Saleh, menegaskan impor kendaraan dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) tidak sejalan dengan visi industrialisasi yang tengah didorong pemerintah. Menurutnya, industri otomotif dalam negeri menyatakan siap memenuhi kebutuhan kendaraan pikap untuk KDKMP tanpa harus mengandalkan produk impor.
“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Bapak Presiden agar membatalkan rencana impor,” ujar Saleh, dikutip Senin (23/2/2026).
Ia menilai kebijakan impor CBU bertentangan dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang telah dicanangkan Presiden. Untuk mencapai target tersebut, industri dalam negeri harus diperkuat agar mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional.
Kebutuhan mobil pikap untuk KDKMP, lanjutnya, seharusnya menjadi momentum memperkuat industri otomotif nasional, bukan justru melemahkannya. Ia mengingatkan bahwa industri komponen otomotif sebagai backward linkage dari industri perakitan kendaraan bermotor akan terdampak langsung jika pasar dibanjiri kendaraan impor utuh.
Industri komponen, mulai dari mesin, bodi, sasis, ban, aki, kursi hingga perangkat elektronik, memegang peranan penting dalam rantai pasok otomotif. Semakin tinggi tingkat komponen dalam negeri (TKDN), semakin besar pula penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Jika pasar didominasi kendaraan impor CBU, industri komponen nasional akan tertekan. Agenda hilirisasi dan industrialisasi bisa melemah,” tegas Saleh.
Dalam dokumen 17 program prioritas dan delapan agenda prioritas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi sebagai strategi membuka lapangan kerja dan menciptakan keadilan ekonomi. Program tersebut diyakini mendorong transfer teknologi serta pengembangan sumber daya manusia lokal.
Indonesia selama ini aktif mengundang investasi asing untuk membangun industri di dalam negeri, termasuk sektor otomotif. Karena itu, Kadin menilai industri yang sudah terbangun perlu dijaga melalui regulasi yang konsisten dan berpihak pada produksi nasional.
“Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,” ujarnya.
Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara berencana mengimpor 105.000 unit kendaraan dari India untuk mendukung operasional KDKMP. Impor tersebut terdiri atas 35.000 unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd., 35.000 unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama.
Pengiriman kendaraan dijadwalkan berlangsung bertahap sepanjang 2026. Hingga kini, sebanyak 200 unit pikap Mahindra dilaporkan telah tiba di Indonesia.