Transportasimedia.Com| Rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untk reaktivasi sejumlah jalur rel di Jawa Barat butuh dukungan anggaran yang mencukupi. Manfaat reaktivasi jalur kereta api dapat mendukung perekonomian dan pariwisata daerah.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno. Menurutnya, rencana reaktivasi seluruh jaringan kereta api pernah diusulkan Gubernur Jawa Barat sebelumnya Ridwan Kamil. Karena tidak ada dukungan anggaran yang cukup, hanya satu lintas yang dibangun, yaitu Cibatu – Garut sepanjang 19,3 km dengan pembiayaan dari PT Kereta Api Indonesia.
"Rencana reaktivasi sejumlah jalur rel di Jawa Barat bukan hal baru. Namun tidak berjalan maksimal, lantaran tidak didukung anggaran yang mencukupi," kata Djoko Setijowarno, Rabu (23/4/2025).
Merunut data dari Direktorat jenbderal perkeretaapian (2010) ada 14 jalur KA non aktif yang berada di Provinsi Jawa Barat, yaitu Banjar – Cijulang (83 kilometer), Cikudapateh – Ciwidey (27 kilometer), Dayeuhkolot – Majalaya (18 kilometer), Rancaekek – Jatinangor – Tanjungsari (12 kilometer), Cirebon – Jamblang – Jatiwangi – Kadipaten (67 kilometer), Mundu - Ciledug – Losari (40 kilometer), Cibatu – Garut – Cikajang (47 kilometer), Jatibarang - Indramayu (19 kilometer), Cikampek – Cilamaya (28 kilometer), Cikampek – Wadas (16 kilometer), Kerawang - Lamaran – Rengasdengklok (21 kilometer), Lamaran – Wadas (15 kilometer), Mundu – Ciledug – Losari (40 kilometer), Tasiksmalaya – Singaparna (17 kilometer).
Jalur Cibatu – Garut sepanjang 19,3 km sudah dibangun kembali dan beroperasi pada 22 Maret 2022. Jalur ini dibangun oleh PT KAI selama dua tahun (2019–2022). Jalur Garut-Cibatu dibuka pertama kali pada tahun 1889 dan berhenti beroperasi pada tahun 1983.
"Manfaat reaktivasi jalur ini dapat mendukung perekonomian dan pariwisata daerah Garut. Akan mendulang kembali potensi pariwisata dan perekonomian masyarakat Priangan," ujarnya.
Mengaktifkan kembali jalur rel di Jawa Barat, lanjut Djoko, bukan sekedar semangat, namun perlu tekad yang kuat dan anggaran yang cukup. Oleh sebab itu, perlu dukungan anggaran yang pasti. Jika menggunakan APBD, pasti tidak mencukupi. Provinsi Jawa Barat masih perlu membangun jaringan jalan di daerahnya yang perlu segera dituntaskan.
Tidak bisa mengandalkan swasta untuk membangun jalan rel. Selain investasi mahal, juga pemerintah harus memberikan dukungan operasional nantinya. Tanpa adanya dukungan operasional, pihak swasta tidak tertarik. Lain halnya, membangun jaringan jalan tol (itupun didukung regulasi setiap dua tahun tarif akan naik), hanya cukup bangun prasarana, nanti sarana akan otomatis menggunakannya. Lain halnya dengan moda KA, selain membangun prasarana juga harus menyiapkan sarananya juga.
"Sementara Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan, anggaran dipangkas melebihi 50 persen. Apakah mungkin bisa dilakukan reaktivasi jalan rel di Jawa Barat di tengah efisiensi anggaran Kementerian Perhubungan dan minimnya APBD Provinsi Jawa Barat," ungakpnya.
Membangun jaringan rel yang sudah lama tidak dioperasikan, tidak hanya menggarkan untuk pekerjaan fisik semata. Sejumlah lintas dan stasiun sudah ditempati menjadi permukiman warga setempat. Misalnya, melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk pengadaan permukiman baru bagi warga yuang terkena dampak reaktivasi itu. Permukiman sebaiknya tidak jauh dengan tempat tinggal sekarang. Kalaupun jauh, masih disediakan akses layanan angkutan umum. Agar warga yang menghuni mudah mobilitas ke pusat ekonomi.
"Semoga reaktivasi jalan rel di Jawa Barat terwujud, tidak sekedar omon-omon belaka," pungkasnya.
