Transportasi Indonesia | Penurunan penjualan motor listrik di Indonesia menjadi perhatian serius bagi pelaku industri. Dalam situasi ini, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI), Budi Setiyadi, menyampaikan perlunya kejelasan kebijakan dari pemerintah, khususnya terkait insentif pembelian kendaraan roda dua listrik senilai Rp 7 juta yang sebelumnya pernah diberlakukan.
Saat berbicara kepada media pada Selasa (6/5/2025), Budi mengungkapkan keraguannya terhadap konsistensi pemerintah dalam mendukung keberlanjutan insentif tersebut. Ia menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan menjadi faktor yang menghambat.
"Sepertinya memang seperti itu. Pemerintah sekarang sedang menerapkan efisiensi di berbagai sektor," ujar Budi di Jakarta.
Meski ada indikasi pemerintah akan melanjutkan program subsidi, Budi menekankan bahwa kepastian waktu pelaksanaan sangat dibutuhkan oleh pelaku industri. Ia menyampaikan bahwa ketidakpastian hanya akan memperburuk kondisi pasar.
"Kami butuh kepastian. Jangan hanya berupa wacana tanpa kejelasan waktu. Industri tidak bisa terus-menerus digantung," tegasnya.
Budi juga mencermati bahwa alokasi anggaran pemerintah saat ini lebih difokuskan pada program-program besar lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Danantara. Menurutnya, hal ini menyebabkan program insentif kendaraan listrik menjadi kurang mendapat perhatian.
"Sekarang kan anggarannya lebih banyak ke pembiayaan program besar seperti MBG dan Danantara. Tapi mengingat pentingnya energi baru terbarukan dan kondisi krisis BBM, kami tetap berharap ada dukungan konkret dari pemerintah," jelas Budi.
Dampak dari tidak berlanjutnya insentif mulai dirasakan langsung oleh produsen. Penurunan angka penjualan menjadi tantangan yang signifikan. Budi menyebutkan bahwa beberapa produsen hanya mampu mencapai sebagian kecil dari target yang telah ditetapkan.
"Penurunan penjualan cukup signifikan, sekitar 30-40%. Ada yang bahkan hanya mencatatkan penjualan 20% dari target. Dari target 200 unit di kuartal pertama 2025, realisasinya hanya sekitar 25 unit," ungkapnya.
Di tengah ketidakpastian ini, para pelaku industri tetap berharap adanya dukungan kebijakan yang dapat memberikan kejelasan dan mendorong pertumbuhan pasar kendaraan listrik.
"Kami berharap, kalaupun tidak ada insentif tahun ini, setidaknya tahun depan bisa dipertimbangkan kembali. Program ini penting sesuai semangat Perpres 55, yang seharusnya menjamin adanya dukungan untuk pengembangan kendaraan listrik," tutup Budi.
