Transportasi Media | Pemerintah memperkenalkan delapan kebijakan utama sebagai bagian dari strategi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5% pada tahun 2025. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik yang masih berlangsung.
Pada kuartal pertama 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 4,87% secara tahunan (year on year), yang dinilai belum mencukupi untuk menjaga momentum pemulihan. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah menyusun kombinasi kebijakan jangka pendek dan jangka menengah.
Dalam siaran persnya pada Jumat (16/5/2025), Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan, "Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global, Pemerintah telah menyiapkan dan menjalankan berbagai kebijakan jangka pendek, serta kebijakan jangka menengah untuk menyiapkan fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan."
Kebijakan Jangka Pendek
1. Memperkuat Konsumsi Rumah Tangga dan Daya Beli
Pemerintah memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung ketahanan gizi sekaligus menggerakkan sektor pangan lokal. Selain itu, bantuan sosial ditargetkan untuk kelompok rentan, dan subsidi transportasi serta listrik diberikan kepada rumah tangga tertentu. Percepatan belanja negara juga diarahkan untuk memperkuat peran fiskal.
2. Meningkatkan Kemudahan Berusaha
Pemerintah mengimplementasikan Instruksi Presiden terkait deregulasi, termasuk revisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM) guna menyederhanakan proses perizinan.
3. Memperluas Pembiayaan Sektor Produktif
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditingkatkan, disertai dukungan pembiayaan untuk koperasi, UMKM, serta pengembangan Kredit Investasi Padat Karya di sektor strategis.
4. Memperkuat Akses Pasar Ekspor
Langkah ini meliputi penyelesaian perjanjian dagang seperti IEU-CEPA dan CP TPP, serta pembukaan pasar ekspor non-tradisional, termasuk penguatan kemitraan dengan negara BRICS. Pemerintah juga memberikan fasilitas promosi bagi pelaku UMKM.
5. Deregulasi untuk Meningkatkan Efisiensi
Satuan Tugas Deregulasi dibentuk sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama adalah penyederhanaan sistem perizinan ekspor-impor dan penyesuaian regulasi untuk mendukung proses keanggotaan Indonesia di OECD.
Kebijakan Jangka Menengah
1. Percepatan Hilirisasi Industri
Kebijakan ini meliputi pengembangan industri pengolahan mineral (nikel, bauksit, tembaga), serta penguatan rantai pasok kelapa sawit dan komoditas lainnya. Pemerintah juga mendorong pembangunan kawasan industri terintegrasi.
2. Transformasi Ekonomi Digital
Pemerintah menargetkan pengembangan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas start-up teknologi lokal, serta digitalisasi UMKM dan layanan publik.
3. Transisi Energi dan Pengembangan Ekonomi Hijau
Salah satu fokus utama adalah pengembangan ekosistem kendaraan listrik, termasuk sarana pendukungnya. Proyek energi bersih juga didorong, seperti PLTP Muara Laboh yang memperoleh pendanaan dari Asian Zero Emission Community (AZEC) sebesar USD499 juta.
Haryo menyampaikan, "Kami menyadari bahwa mencapai pertumbuhan di atas 5% membutuhkan kerja sama seluruh pihak, baik Pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Namun dengan kombinasi kebijakan jangka pendek yang adaptif dan kebijakan jangka menengah yang strategis, Pemerintah yakin pemulihan ekonomi akan terus berlangsung dan semakin kuat ke depan."
Kebijakan ini mencerminkan pendekatan pemerintah yang menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang, termasuk dalam upaya transisi menuju ekonomi rendah karbon.
