Transportasi Indonesia | Pemerintah sedang menyiapkan pelaksanaan program pencampuran biodiesel 50 persen (B50) yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2026. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menyampaikan bahwa tahapan menuju B50 kini memasuki fase evaluasi dan pematangan kebijakan.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/5/2025), Yuliot menyebut penerapan program B40 yang lebih dulu dijalankan telah berlangsung dengan baik. “Alhamdulillah, penerapan B40 bisa dikatakan sukses di kedua sektor,” ujarnya, merujuk pada sektor Public Service Obligation (PSO) maupun non-PSO.
Keberhasilan tersebut dijadikan dasar untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni B50. Sejumlah aspek kini sedang dikaji, termasuk kesiapan pelaku industri dan ketersediaan bahan baku seperti Fatty Acid Methyl Ester (FAME). “Kami sedang evaluasi dari sisi ketersediaan FAME. Secara umum, kita hampir siap. Mudah-mudahan bisa ditetapkan di awal tahun depan,” kata Yuliot.
Ia menambahkan, para pelaku usaha mulai menyesuaikan diri dengan arah kebijakan ini. Menurutnya, beberapa produsen FAME telah mendapatkan alokasi kuota yang lebih besar pada tahun ini. Hal tersebut mendorong mereka untuk menambah investasi serta memperkuat rantai pasok bahan baku. “Beberapa produsen FAME mendapat kuota lebih besar tahun ini. Itu mendorong mereka untuk memperluas investasi dan memperkuat rantai pasok bahan baku,” jelasnya.
Pemerintah juga memastikan bahwa pelaksanaan B50 tidak akan memicu pembukaan lahan baru. Koordinasi dengan Kementerian Pertanian terus dilakukan agar kecukupan bahan baku seperti crude palm oil (CPO) dapat dipenuhi dari lahan yang ada. “Untuk B50 belum diperlukan ekspansi lahan. Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan kecukupan bahan baku, terutama crude palm oil (CPO). Kalau nantinya beralih ke B60, mungkin akan ada kebutuhan tambahan lahan, tapi itu pun bisa diminimalkan melalui program replanting,” ujar Yuliot.
