Transportasi Indonesia | PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) kembali mencatat pesanan baru untuk armada bus listrik. Kali ini, sebanyak 80 unit dipesan oleh dua operator transportasi publik, yaitu PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan Perusahaan Umum Damri.
Direktur Utama VKTR, Gilarsi Wahju Setijono, menjelaskan bahwa permintaan terhadap bus listrik menunjukkan tren peningkatan. Ia menilai hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang secara konsisten mendorong penggunaan kendaraan listrik guna mendukung sistem mobilitas yang lebih efisien dan rendah emisi.
“Permintaan meningkat signifikan karena sebelumnya kita belum punya apa-apa, sekarang mulai terlihat hasilnya. Untuk kendaraan listrik penumpang saja pertumbuhannya bisa mencapai 600%. Komersial memang datang belakangan, tapi tren itu mulai terlihat,” ujar Gilarsi, Sabtu (17/5/2025).
VKTR merupakan salah satu perusahaan yang mengembangkan kendaraan listrik untuk sektor transportasi umum. Sejak awal, perusahaan menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari aspek teknis hingga adopsi pasar. Namun, seiring waktu, kenyamanan dan efisiensi bus listrik mulai dirasakan oleh pengemudi dan kru. Hal ini turut mendorong operator seperti Transjakarta untuk mempercepat proses elektrifikasi armadanya. Diketahui, Transjakarta menargetkan seluruh armada, termasuk layanan pengumpan (feeder), beralih ke listrik pada tahun 2030.
Selain pengadaan kendaraan, VKTR juga berencana memperkuat rantai pasok dengan membangun pabrik dalam negeri. Langkah ini ditujukan untuk memperbesar porsi komponen lokal dan memperkuat kompetensi teknis nasional.
“TKDN itu penting, tapi ultimate goal kami adalah bisa dengan bangga mengatakan: produk ini dibuat di Indonesia oleh engineer Indonesia,” kata Gilarsi.
Berdasarkan estimasi internal, populasi bus di Indonesia saat ini mencapai sekitar 200 ribu unit. Jika seluruhnya dikonversi menjadi kendaraan listrik hingga 2045, kebutuhan produksi dapat mencapai 10 ribu unit per tahun. Saat ini, kapasitas produksi VKTR berada di kisaran 3.000 unit per tahun, dengan peluang ekspansi yang masih terbuka.
Meski prospek pasar terlihat menjanjikan, Gilarsi menyoroti kebutuhan dukungan dari sisi infrastruktur dan kebijakan. Menurutnya, salah satu tantangan utama adalah ketersediaan stasiun pengisian daya serta disparitas subsidi antara kendaraan listrik dan kendaraan berbasis bahan bakar fosil.
“Kendaraan listrik memang lebih mahal di awal, tapi biaya operasionalnya jauh lebih rendah dan umurnya panjang. Sayangnya, subsidi biosolar masih sangat besar, sehingga membuat adopsi kendaraan listrik kurang kompetitif,” ujarnya.
Gilarsi berharap kebijakan pemerintah ke depan dapat lebih mengakomodasi kebutuhan sektor kendaraan listrik, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dalam bentuk insentif dan reformasi subsidi. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan institusi pendidikan seperti SMK dan politeknik untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten di sektor ini.
“Kalau SMK, politeknik, dan universitas teknik bisa masuk dan membangun kompetensi di sektor ini, kita bisa bersaing di panggung global,” tambahnya.
Di sisi lain, Gilarsi menyebut bahwa industri kendaraan listrik nasional masih bergantung pada impor teknologi baterai. Walaupun Indonesia memiliki sumber daya bahan baku, kemampuan pengolahan menjadi produk akhir dinilai belum memadai. Beberapa komponen seperti motor listrik relatif lebih sederhana untuk diproduksi, namun tetap membutuhkan skala produksi yang besar agar efisien secara biaya.
“Kompetisi itu datang dari volume. Tanpa volume besar, kita tidak bisa menjalankan pabrik penuh dan efisien,” tutup Gilarsi.
