Menteri PU Dody Hanggodo akan lakukan evaluasi menyeluruh di jajarannya usai OTT KPK di Sumatera Utara. Langkah ini diambil untuk menekan beban ekonomi berbiaya tinggi dan tingkatkan efisiensi pembangunan.
Transportasimedia.com - Menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumatera Utara, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, memastikan Kementerian PU akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh jajarannya.
Langkah ini diambil untuk mengurangi beban ekonomi berbiaya tinggi dalam proses pembangunan nasional, sebagaimana pernah diperingatkan oleh Prof. Sumitro Djojohadikusumo, ekonom senior dan ayah dari Presiden Prabowo Subianto.
Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Menteri Dody menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut dan menegaskan pentingnya evaluasi sebagai upaya reformasi internal.
“OTT oleh KPK ini menjadi pengingat bahwa pembangunan kita masih terhambat oleh beban ekonomi berbiaya tinggi, yang membuat ICOR Indonesia tinggi. Jika kebocoran anggaran tidak dihentikan, maka pembangunan akan terus berlangsung tidak efisien,” ujar Dody.
Menteri Dody memastikan bahwa evaluasi menyeluruh akan mencakup pejabat dari eselon I hingga eselon III, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan akan dimulai minggu depan setelah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Atas restu Bapak Presiden, kami mulai evaluasi pekan depan. Ini adalah komitmen kami untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan demi kesejahteraan masyarakat,” tegas Dody.
Dalam kesempatan itu, Dody menyampaikan apresiasi kepada KPK dan Kejaksaan atas kerja keras mereka dalam menjaga integritas pembangunan nasional. “Kami berterima kasih atas dedikasi pimpinan KPK dan Kejaksaan. Komitmen mereka sangat membantu mewujudkan pembangunan yang bersih dan transparan,” ujarnya.
Dody juga menekankan bahwa proses evaluasi akan dilakukan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, namun tetap tanpa toleransi terhadap praktik korupsi. “Saya adalah pemimpin sekaligus bapak bagi seluruh jajaran PU. Evaluasi ini akan dilakukan secara adil, tapi tidak akan ada toleransi untuk pelanggaran integritas,” tutupnya. (*)
