Menteri PUPR Dody Hanggodo menegaskan komitmennya terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Papua. Dalam pertemuan dengan Gubernur Papua Tengah dan kepala daerah, dibahas prioritas seperti jalan, jembatan, air bersih, dan RSUD untuk memperkuat konektivitas dan layanan dasar masyarakat Papua.
Transportasimedia.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menegaskan komitmennya dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Papua, khususnya Papua Tengah. Komitmen ini ditegaskan saat menerima audiensi dari Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan sejumlah kepala daerah dari Kabupaten Manokwari, Waropen, Asmat, Nabire, Pegunungan Bintang, Mimika, Puncak Jaya, dan Paniai, di kantor Kementerian PUPR, Jakarta.
Pertemuan ini membahas secara langsung kondisi aktual infrastruktur di masing-masing daerah serta usulan program prioritas pembangunan, terutama di sektor infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah.
“Kami telah mencatat secara cermat berbagai usulan yang masuk, mulai dari pembangunan irigasi untuk kawasan peternakan, peningkatan kualitas jalan nasional dan antarkabupaten, pembangunan jembatan penghubung, hingga penyediaan air bersih, sanitasi, RSUD, pasar, bandara, pelabuhan, serta jaringan listrik,” ujar Menteri Dody.
Kementerian PUPR Siap Gerak Cepat
Menteri Dody menyampaikan apresiasi atas semangat kolaborasi dari para kepala daerah, dan menegaskan kesiapan Kementerian PUPR untuk segera menindaklanjuti usulan yang disampaikan demi kesejahteraan masyarakat Papua.
“Kementerian PUPR siap bergerak cepat agar pembangunan tersebut segera terealisasi dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat di Papua,” tegasnya.
Kolaborasi untuk Pemerataan Pembangunan
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyampaikan terima kasih atas penerimaan hangat dan dukungan penuh dari Kementerian PUPR.
“Kami sangat mengapresiasi Menteri PUPR beserta jajaran. Semoga kolaborasi ini terus berlanjut demi pembangunan yang merata dan inklusif, tidak hanya di Papua, tapi di seluruh Indonesia,” ungkap Gubernur Meki.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan wilayah timur Indonesia, sejalan dengan komitmen nasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat konektivitas kawasan. (*)
