Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga demi menjamin keselamatan wisatawan. Dalam Rakor Isu Keselamatan Wisatawan, disoroti kebutuhan mitigasi risiko, SOP darurat, dan penguatan pengawasan di destinasi wisata Indonesia.
Transportasimedia.com - Dalam upaya menciptakan pariwisata yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian/lembaga (K/L) untuk memperkuat sistem keselamatan di berbagai destinasi wisata Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan saat membuka acara “Rapat Koordinasi K/L Terkait Isu Keselamatan Wisatawan” yang digelar secara daring. Menurut Menteri, isu keselamatan wisatawan bersifat lintas sektor dan perlu ditangani secara terintegrasi.
“Tanpa sistem keselamatan yang kuat, pariwisata tidak akan berkelanjutan, apalagi bersaing secara global,” ujarnya.
Fokus: Zero Accident dan Mitigasi Risiko
Dalam arahannya, Menparekraf memaparkan berbagai isu strategis, seperti:
- Keselamatan transportasi di area wisata
- Pengelolaan daya tarik wisata dengan standar teknis
- Pengaturan kapasitas pengunjung
- Penanganan destinasi ekstrem
- Kesiapan SOP tanggap darurat
“Target kita adalah zero accident. Satu kecelakaan saja bisa merusak citra pariwisata Indonesia di mata dunia,” tegas Widiyanti.
Kemenparekraf mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, hingga komunitas lokal, untuk menjadikan keselamatan wisatawan sebagai komitmen bersama.
Penguatan SKKNI dan Kolaborasi dengan Basarnas
Hariyanto, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyusun 43 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang pariwisata. Dari jumlah itu, 14 tergolong berisiko tinggi, 7 menengah, dan 22 rendah.
“Standar ini harus benar-benar terimplementasi di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Basarnas, Emy Freezer, menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan:
- Jalur evakuasi standar
- SOP tanggap darurat antarinstansi
- Pelatihan khusus pemandu lokal
- Sistem pemantauan & peringatan dini
- Peta risiko destinasi wisata
Emy juga menyarankan pembentukan Safe Tourism Roadmap 2025–2030, sebagai peta jalan nasional keselamatan wisata berbasis kolaborasi multisektor.
“Basarnas siap menjadi mitra aktif dalam mewujudkan destinasi yang aman dan siap menghadapi risiko,” katanya.
Menuju Pariwisata Berdaya Saing dan Aman
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah berharap dapat menyusun rencana aksi terpadu untuk mengatasi isu-isu keselamatan wisatawan. Langkah-langkah tersebut akan mencakup:
- Penyesuaian regulasi antar-K/L
- Sistem peringatan dini terpadu
- Peningkatan kapasitas SDM
- Penegakan SOP dan pengawasan wahana wisata
Dengan sinergi kuat antara lembaga, Indonesia diharapkan mampu menjamin setiap wisatawan merasa aman, dihargai, dan terlindungi selama berwisata di tanah air. (*)
