Kementerian PUPR tegaskan komitmen membangun infrastruktur inklusif dan responsif gender melalui enam kebijakan utama dan kolaborasi internasional. Fokus pada kesetaraan, SDGs, dan kepemimpinan perempuan.
Transportasimedia.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan komitmennya untuk memperkuat prinsip inklusivitas dalam pembangunan infrastruktur nasional. Komitmen ini disampaikan dalam rangka memperingati International Women in Engineering Day (IWED) 2025 yang mengangkat tema “From Insight to Impact: Advancing Women Engineers’ Leadership in Indonesia’s Infrastructure Sector.”
Menteri PUPR Dody Hanggodo, yang diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR, Canka Amprawati Suryadi Putri, menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur harus memberi manfaat bagi semua kelompok masyarakat, tanpa terkecuali.
“Kami menyadari tantangan pembangunan bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut bagaimana infrastruktur benar-benar inklusif bagi masyarakat lintas gender, usia, status ekonomi, dan disabilitas,” jelas Canka saat acara di Jakarta, Rabu (2/7/2025).
6 Pilar Kebijakan Inklusif Gender di Infrastruktur
Untuk mengimplementasikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, Kementerian PUPR telah mengembangkan enam kebijakan utama dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG):
- Penguatan komitmen unit kerja dalam integrasi gender
- Penerapan PUG dalam semua tahapan kebijakan
- Infrastruktur inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat
- Pemenuhan tujuh prasyarat PUG
- Peningkatan fasilitas kerja responsif gender
- Monitoring dan audit gender untuk memperkuat akuntabilitas
- Kolaborasi dan Program Internasional
Langkah konkret Kementerian PUPR turut didukung oleh kolaborasi strategis dengan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) melalui berbagai program seperti:
- GESIT (Gender Equality and Social Inclusion in Infrastructure)
- PAVE (Partnership in Promoting Advancement of Women in Indonesia’s Infrastructure Sector)
- GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)
Program-program ini telah diterapkan di berbagai proyek infrastruktur penting seperti sistem air minum, pengelolaan limbah, dan pembangunan jalan.
Perempuan dalam Infrastruktur: Meningkat tapi Belum Setara
Canka juga menyoroti pentingnya representasi perempuan di sektor infrastruktur yang masih didominasi oleh laki-laki. Saat ini, perempuan menduduki 35% komposisi pegawai Kementerian PUPR, meningkat dari 31% pada 2020. Pada rekrutmen CPNS 2025, 46% peserta adalah perempuan.
Namun, tantangan masih ada: hanya 26% posisi pengambil keputusan yang diisi oleh perempuan, meskipun empat jabatan pimpinan utama sudah diemban oleh perempuan.
“Kami terus membangun ekosistem yang mendukung kemajuan karier perempuan hingga ke level teknis dan strategis tertinggi,” tegas Canka.
Kementerian PUPR berkomitmen untuk menjadikan pembangunan infrastruktur nasional lebih adil, setara, dan berdampak langsung bagi semua pihak, sesuai dengan visi Asta Cita dan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). (*)
