Transportasi Indonesia | Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menyoroti persoalan pembebasan lahan dalam proyek pembangunan jalan tol yang masih menjadi sumber keluhan di masyarakat. Salah satu perhatian utamanya adalah proses negosiasi yang belum sepenuhnya memenuhi harapan warga terdampak.
“Kalau kita dengar tadi laporan dari salah satu wakil bupati, masyarakat belum menerima pembayaran sesuai ekspektasi mereka. Ini berarti negosiasinya belum berjalan dengan baik,” ujar Ridwan usai meninjau progres proyek jalan tol di Jawa Tengah, Jumat (25/7/2025).
Menurut Ridwan, penyelesaian persoalan ini memerlukan kerja sama lintas sektor yang melibatkan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar-lembaga untuk memastikan proses pembebasan lahan dilakukan secara adil, terbuka, dan dapat diterima oleh semua pihak. Ridwan mengingatkan agar proyek infrastruktur seperti jalan tol tidak mengabaikan hak-hak masyarakat.
“Jangan sampai pembangunan jalan tol yang tujuannya mempercepat konektivitas dan pelayanan publik malah menyengsarakan rakyat. Ini tidak boleh terjadi. Harus sama-sama untung: rakyat untung, pengusaha untung, pemerintah pun untung,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan proyek infrastruktur tidak semata-mata diukur dari hasil fisik, tetapi juga dari sejauh mana prosesnya memperhatikan dampak sosial dan keadilan bagi warga yang terkena dampak pembangunan.
“Tujuan kita membangun jalan tol adalah untuk pelayanan maksimal kepada masyarakat. Tapi kalau prosesnya merugikan warga, artinya ada yang keliru dan harus dibenahi,” tambahnya.
Komisi V DPR RI menyatakan akan terus melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek jalan tol yang sedang berjalan. Tujuannya agar proses pembebasan lahan berlangsung dengan pendekatan yang adil dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
