Transportasi Indonesia | Pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah, khususnya proyek Tol Bawen–Jogja, menunjukkan kemajuan di beberapa bagian. Namun, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian, salah satunya adalah banjir rob yang melanda kawasan pesisir Semarang–Demak.
Dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Semarang pada Jumat (25/7/2025), Anggota Komisi V DPR RI, Sriyanto, menyampaikan bahwa pembangunan Tol Bawen–Jogja, khususnya pada Seksi 1 dan Seksi 6, telah memasuki tahap konstruksi. “Seksi 1 dan Seksi 6 sudah mulai jalan. Harapan kita, akhir tahun ini Seksi 6 di Bawen bisa segera difungsikan,” ujar Sriyanto.
Meski begitu, ia menggarisbawahi bahwa pembangunan jalan tol tidak bisa dilepaskan dari kondisi lingkungan sekitar. Salah satu persoalan utama adalah banjir rob yang rutin terjadi di kawasan Semarang hingga Sayung, Demak. Ia menilai persoalan ini perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur.
“Rob ini menjadi masalah serius. Tanpa hujan pun banjir selalu terjadi akibat pasang air laut. Ini harus jadi perhatian utama, meski bukan daerah pemilihan saya,” tegasnya.
Sriyanto juga menyinggung perlunya pendekatan jangka pendek dalam penanganan rob. Menurutnya, meskipun pemerintah telah menyiapkan rencana jangka panjang berupa pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall), tindakan cepat tetap diperlukan untuk mengatasi kondisi yang sudah berlangsung.
“Untuk penanganan jangka panjang, kita tahu pemerintah menyiapkan Giant Sea Wall. Tapi kita tidak bisa hanya menunggu itu. Solusi jangka pendek harus segera dijalankan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengatasi banjir rob, mengingat wilayah terdampak merupakan jalur penting bagi konektivitas di Jawa Tengah.
“Ini bukan hanya persoalan satu kabupaten, tapi menyangkut konektivitas regional dan nasional,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sriyanto juga menyoroti ketimpangan kondisi jalan di berbagai tingkatan, mulai dari jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten. Ia menyebutkan bahwa pengelolaan anggaran menjadi kunci dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur.
“Kita temukan banyak masalah di lapangan. Karena keterbatasan anggaran, maka penentuan skala prioritas menjadi sangat penting,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap respons cepat pemerintah daerah, khususnya Gubernur Jawa Tengah, dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat. Namun, menurutnya, upaya tersebut tetap membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat.
“Langkah cepat Pak Gubernur kami apresiasi. Tapi tentu ini perlu penguatan dari sisi anggaran dan dukungan dari pemerintah pusat. Kami di Komisi V siap ikut mendorong agar program-program strategis di Jawa Tengah berjalan lancar,” tutupnya.
