Transportasi Indonesia | Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian menyampaikan apresiasi kepada Pertamina Patra Niaga atas langkah bersama Pemerintah Kota Jayapura dalam mengatasi antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Pertamina di Jayapura, Papua, Selasa (28/10/2025).
Menurutnya, penerapan sistem pembagian waktu pengisian bahan bakar berdasarkan jenis kendaraan merupakan solusi efektif yang dapat diterapkan di wilayah lain.
“Model ini sangat baik. Ada jadwal khusus untuk truk, kendaraan umum, dan kendaraan pribadi, sehingga tidak saling menumpuk. Ini langkah yang patut diapresiasi dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang menghadapi masalah serupa,” ujar Ramson.
Ia menjelaskan, sebelum kebijakan tersebut diterapkan, masyarakat di Jayapura kerap menghadapi antrean panjang di SPBU reguler. Kondisi itu terjadi karena tingginya aktivitas kendaraan industri, transportasi umum, dan kendaraan pribadi yang datang bersamaan. Melalui sistem jadwal bergilir, antrean kini lebih terkendali dan proses distribusi bahan bakar menjadi lebih teratur.
Selain membahas distribusi BBM, Ramson juga menyoroti pelaksanaan program konversi minyak tanah ke elpiji yang belum optimal di beberapa wilayah Papua. Ia menilai tantangan utama berasal dari kondisi geografis serta kebiasaan masyarakat yang masih bergantung pada minyak tanah. Meski begitu, ia menekankan pentingnya melanjutkan program transisi energi secara bertahap.
“Harga elpiji sebenarnya lebih murah dibanding minyak tanah, dan subsidi minyak tanah justru lebih besar dengan nilai energi yang sama. Karena itu, kami mendorong Pertamina agar secara bertahap memperluas konversi ke elpiji dengan memperhatikan kesiapan masyarakat dan kondisi wilayah,” jelas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Ramson menambahkan, inovasi dalam distribusi BBM dan percepatan transisi energi menjadi bagian penting dari pemerataan layanan energi nasional. Ia berharap Pertamina terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas dan pemerataan pasokan energi di Papua.
“Intinya, masyarakat tidak hanya harus mendapatkan energi, tapi juga merasakannya dengan harga yang adil,” pungkasnya.
