Transportasi Indonesia | Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2020–2025, Satya Widya Yudha, menegaskan bahwa keberhasilan penerapan campuran etanol 10 persen dalam bahan bakar bensin (E10) tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan dari industri otomotif. Hal ini disampaikan Satya dalam program Prabowonomics yang disiarkan CNBC Indonesia, dikutip pada Senin (10/11/2025).
Satya menjelaskan, kebijakan energi seperti penerapan E10 tidak cukup hanya dijalankan oleh pemerintah. Menurutnya, sektor manufaktur kendaraan perlu dilibatkan sejak awal agar implementasinya berjalan optimal.
“Kita harus mengajak manufaktur, seperti Gaikindo, karena mereka adalah pihak yang mengimpor dan memproduksi kendaraan di Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterlibatan produsen kendaraan penting agar seluruh kendaraan yang beredar di Indonesia dapat kompatibel dengan bahan bakar yang mengandung etanol. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu melakukan konversi tambahan pada mesin kendaraan yang bisa berpengaruh terhadap performa.
Satya juga menyoroti perlunya kerja sama dengan pemerintah negara produsen kendaraan, seperti Jepang, untuk memastikan desain mesin mobil baru telah disesuaikan dengan karakteristik bahan bakar E10.
- Baca Juga Indonesia Menuju Surplus Solar
“Kita berharap pemerintah Jepang dan negara lain yang mobilnya digunakan di Indonesia juga memiliki kesadaran yang sama, agar mesin yang diproduksi sudah siap menggunakan bahan bakar campuran etanol,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Satya menjelaskan bahwa program E10 merupakan bagian dari upaya menuju penggunaan energi yang lebih bersih dan rendah emisi karbon. Ia menyebut, langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap penanggulangan perubahan iklim.
“Kita percaya pada perubahan iklim. Karena itu, energi bersih seperti campuran etanol menjadi arah kebijakan yang harus kita dorong,” katanya.
Selain aspek lingkungan, penerapan E10 juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti jagung, tebu, atau tanaman penghasil karbohidrat lainnya, Indonesia dapat memperkuat kemandirian energi dan meningkatkan peran sektor pertanian dalam rantai pasok energi nasional.
“Pemanfaatan sektor pertanian sebagai bahan baku energi adalah bentuk nyata kemandirian produksi, sebagaimana yang dimaksud Presiden dalam konsep Asta Cita,” tambahnya.
Satya mengakui, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan, terutama terkait ketersediaan bahan baku dan infrastruktur produksi etanol di dalam negeri. Namun, ia tetap optimistis bahwa koordinasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat akan mempercepat realisasi program ini.
“Jika masyarakat menyadari manfaat penggunaan energi yang lebih bersih, maka transisi menuju bahan bakar rendah emisi akan berjalan lebih baik,” tutupnya.
