Transportasi Indonesia | Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menyampaikan kekhawatirannya terhadap penerapan program bioetanol E10 dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, dikutip pada Sabtu (15/11/2025).
Ia mengatakan bahwa program tersebut berpotensi menimbulkan tekanan pada sektor pangan apabila tidak disertai kajian ekonomi yang memadai.
Bambang menilai penggunaan jagung sebagai bahan baku utama untuk etanol tidak sejalan dengan kondisi ekonomi nasional. Ia menjelaskan bahwa biaya produksi etanol berbasis jagung masih terlalu tinggi dan bisa bersinggungan dengan kebutuhan pakan ternak yang saat ini juga meningkat. “Etanol berbahan jagung ini bermasalah. Sekarang kebutuhan pakan ternak sangat tinggi. Kalau dipakai untuk bahan bakar, harga bisa melonjak,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bambang mengungkapkan hasil kunjungan DPR ke salah satu pabrik etanol di Lampung. Dari peninjauan tersebut, DPR mengetahui bahwa etanol berbahan baku jagung memang dapat diolah menjadi bahan bakar, namun secara keekonomian dinilai belum layak. “Kami pernah datang ke pabrik etanol di Lampung, dan mereka sampaikan bisa digunakan untuk bahan bakar, tapi harganya tidak masuk. Karena bahan bakunya jagung, dan ini food grade, untuk farmasi atau pangan. Kalau dijadikan bahan bakar, nilainya jauh lebih tinggi,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa pemanfaatan jagung untuk etanol berisiko mengganggu rantai pasok pangan dan pakan nasional. Karena itu, Bambang meminta pemerintah mempertimbangkan alternatif bahan baku yang lebih efisien dan tidak berdampak pada kebutuhan pangan masyarakat. “Kami minta Kementerian ESDM mengkaji lebih dalam. Jangan hanya karena bisa diproduksi, lalu dipaksakan untuk dijual sebagai bahan bakar. Harus dilihat keekonomian dan dampaknya terhadap pangan,” tegasnya.
Berdasarkan temuan DPR, Bambang menambahkan bahwa tebu dinilai lebih sesuai untuk produksi etanol bahan bakar, mengingat ketersediaannya lebih stabil dan tidak bersaing dengan kebutuhan pangan pokok. “Menurut pelaku industri, untuk bahan bakar sebaiknya menggunakan tebu, karena kalau dari jagung tidak akan masuk harganya. Ini yang perlu jadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya keselarasan kebijakan energi baru dan terbarukan dengan kondisi ekonomi nasional. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa upaya pengurangan energi fosil tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat. “Niat kita semua untuk mengurangi energi fosil itu baik, tapi kalau membuat harga bahan pokok naik, itu justru kontraproduktif. Jangan sampai niat baik menjadi masalah baru,” pungkas Bambang.
Sebagai catatan, program E10 merupakan salah satu inisiatif pemerintah dalam memperluas penggunaan bahan bakar nabati. Hingga kini, program tersebut masih berada pada tahap kajian dan uji coba di beberapa wilayah.
