Riset ID COMM menunjukkan adopsi mobil listrik di Indonesia masih didominasi early adopter. Faktor ekonomi, kebijakan, dan kesiapan ekosistem menjadi penentu perluasan pasar.
Transportasi Media - Adopsi mobil listrik di Indonesia hingga kini masih didominasi kelompok early adopter dan sebagian early majority. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan mobil listrik oleh masyarakat luas masih terbatas dan memerlukan dukungan yang lebih kuat agar pasar dapat berkembang secara inklusif.
Temuan tersebut disampaikan dalam riset terbaru ID COMM, firma public relations berbasis isu Sustainable Development Goals (SDGs), yang diluncurkan di Jakarta, Kamis (11/12). Riset ini dilakukan melalui wawancara dengan konsumen, pelaku industri, media, serta analisis kebijakan dan regulasi kendaraan listrik di Indonesia.
Mengusung judul Menuju Era Mobil Listrik: Sejauh Mana Indonesia Siap, riset ini memetakan hambatan sekaligus peluang adopsi mobil listrik sebagai bahan masukan bagi para pemangku kepentingan. Hasil riset menunjukkan bahwa adopsi mobil listrik saat ini lebih banyak didorong oleh motif ekonomi, seperti penghematan biaya operasional dan insentif fiskal. Mayoritas pengguna berasal dari kelompok menengah atas di wilayah urban yang sebelumnya telah memiliki mobil berbahan bakar fosil.
“Transisi ini lebih menunjukkan pergeseran perilaku konsumen dibandingkan perluasan pasar baru,” ujar Co-Founder dan Director ID COMM, Asti Putri.
Pemerintah sendiri menargetkan populasi mobil listrik mencapai 2 juta unit pada 2030 sebagai bagian dari transisi energi nasional. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menunjukkan jumlah Battery Electric Vehicle (BEV) meningkat dari 15.318 unit pada 2023 menjadi 43.188 unit pada 2024, dan mencapai 51.191 unit dalam delapan bulan pertama 2025.
Dari sisi kebijakan, pengembangan kendaraan listrik di Indonesia dimulai sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Kebijakan ini kemudian diperkuat oleh berbagai regulasi turunan di tingkat kementerian dan pemerintah daerah guna membangun ekosistem kendaraan listrik dari hulu hingga hilir.
Research Associate ID COMM, Inu Machfud, menyebut kebijakan berperan sebagai penghubung antara pemerintah, industri, dan masyarakat. “Kebijakan tidak hanya menjadi alat pengatur, tetapi juga katalis kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.
Dari perspektif konsumen, faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama pembelian mobil listrik, terutama efisiensi biaya operasional dan pajak tahunan yang relatif rendah. Selain itu, faktor psikologis seperti kebanggaan menjadi pelopor teknologi juga turut memengaruhi keputusan, meski aspek lingkungan masih bersifat pendukung.
Sementara itu, pelaku industri otomotif dinilai masih berada pada fase wait and see. Ketidakpastian kebijakan, persaingan harga yang ketat, serta dominasi produsen asal Tiongkok dalam perang harga dan performa membuat industri berhati-hati dalam menentukan arah investasi jangka panjang.
Dari sisi media, ID COMM menilai peran media arus utama tetap krusial dalam menyampaikan informasi yang faktual dan berimbang. Media diharapkan tidak hanya menyoroti kemajuan teknologi, tetapi juga memberikan edukasi kritis terkait risiko dan kesiapan ekosistem kendaraan listrik.
Research Associate ID COMM, Claudius Surya, menyatakan bahwa transisi menuju fase early majority membutuhkan konsistensi kebijakan, kejelasan arah industri, serta edukasi publik yang menekankan manfaat praktis. “Kepercayaan konsumen sangat bergantung pada kualitas infrastruktur, layanan purna jual, dan ketersediaan suku cadang,” ujarnya.
Peluncuran riset ini ditandai dengan diskusi yang menghadirkan jajaran pimpinan dan peneliti ID COMM, serta dihadiri akademisi, asosiasi, konsultan, lembaga donor, media, dan think tank. ID COMM menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan riset independen sebagai referensi strategis bagi pengembangan industri di Indonesia. (*)
