Potensi gangguan di Selat Hormuz akibat konflik Timur Tengah dapat menaikkan ongkos truk di Indonesia hingga 12 persen dan mendorong kenaikan harga barang hingga 0,8 persen.
Transportasi Media - Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengganggu jalur pelayaran di Selat Hormuz diperkirakan dapat meningkatkan biaya distribusi nasional dan mendorong kenaikan harga barang di Indonesia.
Founder dan CEO Supply Chain Indonesia, Setijadi, menjelaskan dampak utama bagi Indonesia akan terjadi melalui transmisi kenaikan harga minyak global ke harga solar domestik. Solar masih menjadi komponen utama biaya operasional transportasi jalan yang mendominasi sistem logistik nasional.
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar 20 persen konsumsi minyak dunia serta 20–25 persen perdagangan LNG global, sehingga setiap gangguan dapat memicu lonjakan harga energi internasional.
Dalam skenario moderat, kenaikan harga minyak dunia sekitar US$25 per barel berpotensi menaikkan harga keekonomian solar domestik sebesar Rp750 hingga Rp2.000 per liter, tergantung nilai tukar dan kebijakan penyesuaian harga energi di dalam negeri.
Jika harga solar meningkat, biaya operasional transportasi juga ikut terdampak. Dengan asumsi komponen bahan bakar mencapai 35–40 persen dari total biaya operasional truk, kenaikan harga solar sebesar 10 persen dapat menaikkan ongkos angkut sekitar 3,5–4 persen.
Sementara itu, kenaikan harga solar hingga 30 persen dalam skenario lebih berat berpotensi mendorong lonjakan ongkos truk hingga 10,5–12 persen.
Dampak lanjutan juga dapat dirasakan pada harga barang. Saat ini biaya logistik di Indonesia diperkirakan sekitar 14 persen dari harga produk, dengan hampir separuhnya berasal dari transportasi jalan. Jika ongkos truk naik 7–8 persen, harga barang rata-rata bisa meningkat sekitar 0,5 persen. Dalam kondisi lebih ekstrem, lonjakan ongkos angkut di atas 10 persen berpotensi mendorong kenaikan harga barang hingga 0,8 persen, terutama pada komoditas dengan margin tipis seperti pangan, bahan bangunan, dan produk konsumsi cepat saji.
Supply Chain Indonesia menilai pemerintah perlu menjaga stabilitas harga BBM dan mempercepat diversifikasi energi serta konektivitas logistik multimoda, termasuk optimalisasi angkutan laut dan kereta api, guna mengurangi ketergantungan pada transportasi jalan. (*)
