Transportasimedia.com| Tradisi mudik Lebaran kembali menjadi perhatian besar pada tahun 2026. Lonjakan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi diperkirakan akan terjadi selama masa libur Idulfitri.
Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, sekitar 143,9 juta orang diprediksi akan melakukan perjalanan mudik tahun ini. Besarnya pergerakan tersebut menuntut kesiapan kebijakan transportasi yang matang agar perjalanan masyarakat dapat berlangsung lancar, aman, dan selamat.
Dalam pernyataan media yang dirilis pada 9 Maret 2026, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan transportasi nasional selama masa angkutan Lebaran. Menurut Ketua Umum MTI, Haris Muhammadun, berbagai kebijakan yang telah disiapkan pemerintah merupakan langkah positif, namun perlu dikelola secara terpadu agar mampu mengurai kemacetan sekaligus meminimalkan risiko kecelakaan perjalanan.
“Mengacu pada hasil survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan bersama sejumlah lembaga lainnya, diperkirakan sebanyak 143,9 juta orang akan melakukan perjalanan pada masa libur Lebaran tahun 2026. Pergerakan masyarakat dalam jumlah besar ini tetap dibayangi potensi kemacetan lalu lintas, kepadatan di simpul transportasi, serta risiko kecelakaan moda transportasi yang dapat mengganggu kelancaran dan keselamatan perjalanan masyarakat,” ujar Haris.
Ia menegaskan bahwa sinkronisasi kebijakan transportasi sangat penting tidak hanya untuk mengurai kemacetan, tetapi juga untuk mengakomodasi pergerakan transportasi publik dan logistik. Menurutnya, kebijakan yang diterapkan sebaiknya tidak hanya memberi ruang besar bagi kendaraan pribadi, melainkan harus dirancang secara holistik dan terintegrasi.
“Sinkronisasi kebijakan transportasi diperlukan tidak hanya untuk mengurai kemacetan lalu lintas dan kepadatan di simpul transportasi, tetapi juga untuk memitigasi kecelakaan serta mengakomodasi pergerakan angkutan umum dan logistik,” kata Haris.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mendukung kelancaran arus mudik, di antaranya pemberian diskon tarif transportasi publik dan jalan tol, pembatasan operasional angkutan logistik, penyediaan program mudik gratis dan angkutan motor gratis, hingga penerapan sistem kerja fleksibel atau work from anywhere. Selain itu, rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah (one way), lawan arus (contra flow), dan ganjil-genap di jalan tol juga akan diterapkan pada periode tertentu.
MTI mengapresiasi berbagai langkah tersebut, namun tetap mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antarinstansi. Salah satu rekomendasi penting adalah pembentukan satu komando pengendalian angkutan Lebaran nasional yang dipimpin oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Melalui sistem ini, pengelolaan arus pemudik, transportasi umum, serta angkutan logistik dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.
Selain itu, MTI juga mendorong pengembangan sistem informasi terpadu angkutan Lebaran yang dapat diakses masyarakat secara real time. Sistem ini diharapkan menyediakan informasi mengenai jadwal dan kapasitas transportasi umum, kepadatan jalan tol maupun jalur alternatif, antrean di pelabuhan penyeberangan, hingga prakiraan cuaca dan potensi bencana.
Dalam rekomendasinya, MTI juga menyoroti tingginya penggunaan sepeda motor sebagai moda transportasi mudik jarak jauh. Menurut organisasi tersebut, perjalanan mudik menggunakan sepeda motor memiliki risiko keselamatan yang cukup tinggi, terutama jika dilakukan bersama anak-anak. Karena itu, pemerintah didorong untuk memperluas program mudik gratis yang dilengkapi fasilitas pengangkutan sepeda motor menggunakan moda lain seperti kereta api, kapal laut, maupun truk logistik.
Di sisi lain, pengaturan operasional angkutan barang juga dinilai perlu dilakukan secara lebih adil dan terukur agar tidak mengganggu distribusi logistik nasional. MTI mengusulkan strategi pembatasan yang lebih selektif serta pengalihan sebagian angkutan barang dari jalan raya ke moda transportasi lain seperti kereta api dan kapal laut.
MTI juga menekankan pentingnya peningkatan layanan di pelabuhan penyeberangan, perbaikan infrastruktur jalan sebelum puncak arus mudik, serta penguatan mitigasi kecelakaan dan potensi bencana pada sektor transportasi.
Lebih jauh, MTI memandang fenomena mudik sebagai momentum strategis yang tidak hanya berkaitan dengan mobilitas masyarakat, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang luas. Pergerakan jutaan pemudik setiap tahun membuka peluang bagi pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan lokal, kuliner, hingga usaha kecil dan menengah di daerah tujuan mudik.
Karena itu, MTI mendorong pemerintah untuk melihat mudik sebagai fenomena nasional yang perlu dikelola secara strategis. Dengan kebijakan transportasi yang terintegrasi dan berbasis data, perjalanan mudik diharapkan tidak hanya berlangsung lancar dan aman, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan transportasi dan perekonomian nasional.
