Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memaparkan kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi untuk Angkutan Lebaran 2026, dengan potensi pergerakan mencapai 143,9 juta orang di seluruh Indonesia.
Transportasi Media - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menyatakan kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi nasional dalam menghadapi periode Angkutan Lebaran 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Dudy Purwagandhi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta pada 11 Maret 2026.
Dalam paparannya, Menteri Perhubungan menjelaskan bahwa berdasarkan hasil survei potensi pergerakan masyarakat selama Lebaran 2026, diperkirakan sekitar 143,91 juta orang atau 50,60 persen dari total penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan mudik. Angka tersebut sedikit menurun sekitar 1,75 persen dibandingkan estimasi pada Lebaran 2025 yang mencapai sekitar 146 juta orang.
Meski demikian, pengalaman pada tahun sebelumnya menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat saat Lebaran sering kali melampaui prediksi. Pada 2025, misalnya, realisasi pergerakan masyarakat justru mencapai 154 juta orang, lebih tinggi dari estimasi awal. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyiapkan berbagai langkah antisipatif dalam pengelolaan transportasi nasional.
Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah strategi utama, mulai dari pemeriksaan kelaikan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, serta penyeberangan, hingga penambahan armada pada masa puncak arus mudik dan arus balik. Pemerintah juga memberikan stimulus ekonomi melalui diskon tarif tiket pesawat, kapal laut, kereta api, dan penyeberangan, serta program mudik gratis bagi masyarakat.
Selain itu, kebijakan pendukung seperti work from anywhere (WFA), rekayasa lalu lintas, pengaturan operasional kendaraan angkutan barang, hingga penguatan koordinasi lintas lembaga juga disiapkan guna menjaga kelancaran mobilitas masyarakat.
Untuk meningkatkan pengawasan operasional transportasi, Kementerian Perhubungan juga memanfaatkan sistem pemantauan digital yang terintegrasi. Sistem ini mencakup pelaporan kondisi simpul dan jaringan transportasi, pemantauan pergerakan armada, live streaming drone, pemantauan kecelakaan, hingga kanal pengaduan masyarakat. Sistem tersebut juga didukung pemantauan cuaca dan peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta jaringan 7.159 CCTV yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah kelancaran arus kendaraan menuju Pelabuhan Merak, yang menjadi titik penting penyeberangan menuju Sumatera. Untuk itu, pemerintah menyiapkan buffer zone berlapis di sejumlah titik, termasuk rest area tol KM 13, KM 43, dan KM 63, serta kawasan pelabuhan seperti Indah Kiat, BBJ, dan Ciwandan.
Dalam mendukung arus penyeberangan Jawa–Sumatera, pemerintah menyiapkan lima jalur penyeberangan, yaitu Merak–Bakauheni, Ciwandan–PT Wijaya Karya Beton, Ciwandan–Bakauheni, BBJ Bojonegara–BBJ Muara Pilu, serta PT Krakatau Bandar Samudera–Panjang sebagai rencana cadangan.
Sementara untuk jalur menuju Bali dan Nusa Tenggara Barat, pemerintah menyiapkan lintasan Ketapang–Gilimanuk dan Jangkar–Lembar. Pemerintah juga mengantisipasi kemungkinan penyesuaian operasional pelabuhan karena perayaan Nyepi yang waktunya berdekatan dengan Idul Fitri pada tahun 2026.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam mempersiapkan angkutan Lebaran tahun ini. Ia menegaskan pentingnya memastikan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan pelayanan bagi masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 dapat berjalan lancar sekaligus memberikan pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman bagi jutaan masyarakat Indonesia yang melakukan tradisi mudik setiap tahunnya. (*)
