Supply Chain Indonesia mengapresiasi restrukturisasi LNSW melalui PMK 86/2025 dan mendorong penguatan peran LNSW sebagai orkestrator sistem logistik nasional untuk meningkatkan daya saing Indonesia.
Transportasi Media - Supply Chain Indonesia (SCI) mengapresiasi langkah Menteri Keuangan dalam menata organisasi dan tata kerja Lembaga National Single Window (LNSW) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86 Tahun 2025. Regulasi yang ditetapkan pada 8 Desember 2025 dan diundangkan pada 18 Desember 2025 tersebut sekaligus mencabut PMK Nomor 78/PMK.01/2022.
Founder dan CEO SCI, Setijadi, menilai restrukturisasi ini mencerminkan kesadaran pemerintah bahwa fungsi National Single Window tidak lagi sebatas fasilitasi ekspor dan impor. Peran LNSW kini berkembang menjadi instrumen strategis dalam penguatan sistem logistik nasional (Sislognas), pengembangan ekosistem logistik, serta transformasi layanan pemerintah berbasis digital.
SCI menilai kebijakan ini relevan dengan tantangan kinerja logistik Indonesia di tingkat global. Berdasarkan Logistics Performance Index (LPI) 2023 yang dirilis Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 139 negara dengan skor 3,0. Posisi tersebut masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.
Komponen LPI Indonesia yang relatif lemah meliputi aspek kepabeanan (customs) dengan skor 2,8, infrastruktur 2,9, serta kompetensi dan kualitas layanan logistik yang juga berada di angka 2,9.
SCI menilai pergeseran pendekatan proses bisnis LNSW dari berbasis alur perdagangan menjadi berbasis fungsi layanan sebagai langkah yang tepat dan progresif. Pembentukan Subdirektorat Efisiensi Proses Bisnis Logistik yang terpisah dari fasilitas dan perizinan menunjukkan bahwa isu efisiensi logistik mulai ditempatkan sebagai agenda strategis tersendiri.
Perubahan tersebut sekaligus menandai evolusi penting LNSW dari sekadar trade facilitation platform menjadi logistics facilitation platform, yang dinilai krusial untuk memperbaiki kinerja logistik nasional secara menyeluruh.
Selain itu, pemekaran Direktorat Teknologi Informasi LNSW, khususnya pemisahan fungsi pengembangan sistem logistik dari fasilitas dan perizinan, dinilai strategis dalam menjawab tantangan integrasi sistem digital logistik. Penguatan arsitektur sistem logistik nasional menjadi prasyarat utama peningkatan kinerja logistik, terutama pada aspek kepabeanan, keandalan layanan, dan ketepatan waktu.
SCI juga mengapresiasi pembentukan unit Kepatuhan Internal, Hukum, serta Komunikasi dan Layanan Informasi di lingkungan LNSW. Penguatan tata kelola internal ini dinilai penting untuk menjamin konsistensi kebijakan, kepastian hukum, serta meningkatkan kepercayaan publik dan pelaku usaha.
Meski demikian, SCI menekankan bahwa restrukturisasi organisasi harus diikuti dengan penguatan mandat dan kejelasan peran LNSW dalam tata kelola logistik nasional. Tanpa posisi yang kuat sebagai koordinator dan clearing house proses serta data logistik lintas kementerian dan lembaga, upaya perbaikan kinerja logistik nasional dinilai tidak akan optimal.
SCI mendorong agar restrukturisasi LNSW ini dimanfaatkan sebagai momentum percepatan integrasi sistem, penyederhanaan proses, serta orkestrasi kebijakan logistik nasional. Dalam konteks tersebut, LNSW dipandang memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing logistik Indonesia di tingkat global. (*)