Wamenpar Ni Luh Puspa menegaskan pentingnya menjaga ekosistem laut sebagai fondasi pariwisata berkelanjutan dalam forum internasional Bali Ocean Days 2026 di Bali.
Transportasi Media - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menegaskan pentingnya menjaga ekosistem laut sebagai fondasi utama pembangunan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Penegasan tersebut disampaikan dalam forum internasional Bali Ocean Days 2026 yang digelar di Jimbaran Convention Center, InterContinental Bali Resort, Jumat (30/1/2026).
Wamenpar menyatakan, arah kebijakan pariwisata nasional kini tidak lagi berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan semata, melainkan memastikan kontribusi nyata terhadap perlindungan ekosistem laut serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif.
“Pariwisata Indonesia harus memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat, tidak hanya mengejar angka kunjungan,” ujar Ni Luh Puspa.
Ia menjelaskan, konsep pariwisata berkelanjutan telah didefinisikan secara tegas dalam kerangka regulasi nasional, yang menyeimbangkan perlindungan lingkungan, nilai sosial budaya, serta manfaat ekonomi bagi generasi kini dan mendatang. Landasan kebijakan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 tentang Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang mengadopsi standar Global Sustainable Tourism Council (GSTC).
Implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui berbagai instrumen operasional, termasuk SERTIDEWI (Sertifikasi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan) yang hingga kini telah mensertifikasi lebih dari 45 desa wisata dan dua destinasi.
Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat penerapan ekonomi biru sebagai strategi pembangunan nasional dengan menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab untuk menciptakan nilai ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut lebih dari 70 persen, Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata bahari. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, ekonomi bahari Indonesia menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS pada 2024, dengan lebih dari 2.000 desa pesisir telah mengembangkan kegiatan pariwisata bahari dari total sekitar 12.000 desa pesisir di Indonesia.
Namun demikian, Wamenpar menyoroti tantangan serius berupa limbah laut dan sampah di kawasan wisata. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan pendekatan terintegrasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Koordinasi terus diperkuat bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah untuk membangun respons yang sistemik dan berkelanjutan.
Sejak 2025, Kementerian Lingkungan Hidup telah menggelar berbagai program bersih-bersih sampah laut yang disertai edukasi masyarakat dan dukungan produk daur ulang. Selain itu, pada 2026, Danantara dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama proyek waste-to-energy di tiga daerah, dengan Bali menjadi salah satu lokasi yang memulai proyek tersebut pada Maret 2026.
Untuk menjaga kualitas dan keselamatan pariwisata bahari, Kementerian Pariwisata juga memperkuat manajemen destinasi berbasis risiko, menginisiasi Gerakan Wisata Bersih, serta meningkatkan keselamatan destinasi selam melalui kolaborasi dengan Divers Alert Network. Penguatan promosi dilakukan melalui peluncuran Wonderful Indonesia Diving Directory sebagai sumber informasi terpercaya bagi wisatawan dan pelaku industri.
Pengembangan sumber daya manusia pariwisata turut menjadi prioritas melalui sertifikasi kompetensi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Menurut Wamenpar, langkah ini penting untuk membangun kepercayaan wisatawan sekaligus menjaga standar keselamatan dan profesionalisme.
Menutup sambutannya, Ni Luh Puspa mengapresiasi Bali Ocean Days 2026 sebagai wadah kolaborasi lintas sektor dan lintas negara dalam mendorong pariwisata bahari berkelanjutan.
“Pariwisata bahari berkelanjutan bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang keselamatan, perlindungan ekosistem laut, dan pemberdayaan masyarakat pesisir,” ujarnya. (*)
