Transportasimedia.com| Krisis energi global yang tengah berlangsung dinilai sebagai momentum penting untuk membenahi sistem transportasi nasional. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menegaskan bahwa ketergantungan tinggi terhadap kendaraan pribadi telah membuat sektor transportasi menjadi titik paling rentan terhadap gejolak harga energi dunia.
Ketua Umum MTI Haris Muhammadun menyebut bahwa pendekatan kebijakan yang ada saat ini masih bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar persoalan.
“Krisis energi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik telah meningkatkan tekanan terhadap ketahanan energi Indonesia. Sektor transportasi menjadi yang paling rentan karena konsumsi BBM-nya sangat besar dan didominasi kendaraan pribadi,” ujar Haris dalam konferensi pers di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026),
Ia menilai kebijakan seperti pembatasan konsumsi BBM dan penerapan work from home (WFH) memang langkah cepat yang diperlukan, namun belum cukup untuk menjawab tantangan jangka panjang.
“Pendekatan yang ada masih berorientasi pada pengendalian mobilitas. Ini penting, tapi belum menyentuh transformasi sistem transportasi secara struktural,” tegasnya.
Menurut MTI, kondisi transportasi nasional saat ini masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari dominasi kendaraan pribadi, terbatasnya layanan angkutan umum di luar kota besar, hingga belum terintegrasinya sistem transportasi dengan logistik nasional.
Dampaknya, kenaikan harga energi global langsung berimbas pada biaya transportasi, inflasi, dan daya beli masyarakat. Situasi ini semakin memperlihatkan bahwa sistem transportasi Indonesia belum efisien dan masih rentan terhadap krisis.
MTI pun mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan besar dengan menjadikan angkutan umum sebagai tulang punggung mobilitas nasional.
“Krisis ini harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk transformasi. Kita perlu mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, memperkuat layanan transportasi publik, serta melakukan reorientasi subsidi energi,” kata Haris.
Selain itu, MTI juga menekankan pentingnya evaluasi kebijakan berbasis data agar setiap langkah yang diambil benar-benar efektif dalam menekan konsumsi energi.
“Kita perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar menghasilkan efisiensi energi, bukan sekadar menggeser pola mobilitas,” tambahnya.
Sebagai langkah cepat, MTI mengusulkan sejumlah kebijakan jangka pendek, seperti pemberlakuan tarif nol rupiah untuk angkutan umum di kota besar, penambahan armada, hingga penyediaan BBM khusus untuk transportasi publik.
Belajar dari pengalaman negara lain, kebijakan transportasi yang efektif dinilai harus bersifat kombinatif, tidak hanya membatasi mobilitas, tetapi juga menyediakan alternatif yang terjangkau dan menarik bagi masyarakat.
“Krisis energi tidak boleh hanya dijawab dengan membatasi mobilitas. Negara harus memastikan masyarakat tetap bisa mengakses pekerjaan, pendidikan, dan layanan dasar melalui sistem transportasi yang andal,” ujar Haris.
MTI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan transportasi yang berkelanjutan. Organisasi ini meyakini bahwa krisis energi saat ini dapat menjadi titik balik menuju sistem transportasi nasional yang lebih efisien, tangguh, dan berkeadilan.
