Transportasimedia.com| Kenaikan biaya penerbangan haji untuk musim 2026 atau 1447 Hijriah dipastikan tidak akan membebani calon jemaah. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa lonjakan biaya yang terjadi murni disebabkan faktor eksternal seperti kenaikan harga avtur dan fluktuasi nilai tukar mata uang global.
Dalam keterangannya, Irfan mengungkapkan bahwa total biaya penerbangan haji mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp1,77 triliun, dari sebelumnya Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun. Kenaikan ini berasal dari usulan dua maskapai utama, yakni Garuda Indonesia sebesar Rp974,8 miliar dan Saudi Airlines sebesar Rp802,8 miliar.
“Secara agregat, total biaya melonjak dari Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun,” ujar Irfan, dikutip Rabu (15/4/2026).
Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa tambahan biaya tersebut tidak akan dibebankan kepada jemaah. Penegasan ini sejalan dengan arahan langsung dari Prabowo Subianto yang meminta agar biaya haji tetap terjangkau bagi masyarakat. “Presiden telah menegaskan lonjakan biaya ini jangan dibebankan kepada jemaah,” kata Irfan.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah kini tengah menyiapkan berbagai skema pembiayaan alternatif untuk menutup selisih biaya tersebut. Proses ini turut melibatkan Kejaksaan Agung guna memastikan seluruh sumber pendanaan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, komponen biaya penerbangan haji sejatinya bersumber dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), sementara biaya penerbangan untuk petugas kloter ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan anggaran dan perlindungan terhadap jemaah.
Dengan kebijakan ini, diharapkan pelaksanaan ibadah haji 2026 tetap berjalan lancar tanpa menambah beban finansial bagi masyarakat, meskipun tekanan biaya di sektor penerbangan global tengah meningkat.
