Transportasimedia.com| Rencana impor kendaraan operasional untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menuai sorotan dari pelaku industri kecil dan menengah (IKM) komponen otomotif nasional. Di tengah upaya pemerintah mendorong kemandirian industri kendaraan niaga, wacana mendatangkan kendaraan utuh dari luar negeri dinilai berpotensi menggerus peluang pasar domestik yang sejatinya mampu dipenuhi produsen dalam negeri.
Selama beberapa tahun terakhir, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) konsisten memperkuat struktur industri otomotif nasional, terutama pada segmen kendaraan komersial seperti pick-up. Melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA), pemerintah menjalankan berbagai program pembinaan bagi IKM komponen otomotif, mulai dari fasilitasi restrukturisasi mesin dan peralatan, sertifikasi ISO 9001, implementasi industri 4.0, hingga link and match dengan industri besar.
Salah satu mitra strategis dalam pengembangan tersebut adalah Asosiasi Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO), asosiasi yang telah berdiri selama 13 tahun dan kini beranggotakan 110 IKM. Anggotanya memproduksi komponen berbahan metal, plastic rubber, nonwoven insulation, karpet, hingga mould and dies yang menjadi bagian dari rantai pasok tier 2 dan tier 3 industri otomotif nasional. PIKKO juga terhubung dalam ekosistem OEM dan tier 1 untuk kendaraan roda dua maupun roda empat.
Kemampuan IKM nasional telah teruji, salah satunya melalui peluncuran Alat Mekanis Multiguna Perdesaan (AMMDes) pada 2018 di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS). Proyek ini melibatkan anak usaha PT Astra Otoparts Tbk, yakni PT Velasto Indonesia yang kini menjadi PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia, bersama IKM binaan Ditjen IKMA termasuk anggota PIKKO dan IKM Tegal. Pengalaman tersebut membuktikan bahwa industri komponen dalam negeri mampu mendukung produksi kendaraan niaga nasional.
Kemenperin menilai prospek kendaraan niaga di Indonesia sangat besar. Sebagai ilustrasi, apabila pengadaan 70.000 unit pick-up dipenuhi produk dalam negeri, dampak ekonomi berupa backward linkage diperkirakan mencapai sekitar Rp27 triliun. Efek berganda itu akan dirasakan berbagai subsektor, mulai dari industri ban, kaca, baterai, logam, plastik, kabel, hingga elektronik, sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja.
Karena itu, rencana impor kendaraan operasional KDKMP oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dipandang berpotensi menimbulkan disrupsi pada ekosistem industri otomotif nasional. Dengan tingkat utilisasi produksi yang masih berada di kisaran 60–70 persen, impor kendaraan utuh dikhawatirkan berdampak langsung pada sekitar 6.000 tenaga kerja di sepanjang rantai pasok industri komponen.
Ketua PIKKO, Rosalina Faried, dalam keterangan tertulisnya menegaskan bahwa pihaknya memahami urgensi kebutuhan kendaraan operasional tersebut. Namun, ia berharap pengadaan tetap mengutamakan produksi dalam negeri.
“Kemampuan industri otomotif dan komponen nasional sudah sangat mumpuni untuk memenuhi kebutuhan kendaraan operasional KDKMP tanpa harus bergantung pada impor,” tegasnya.
Di tengah kondisi industri otomotif yang masih lesu, PIKKO juga mendorong pemerintah melalui Kemenperin untuk membatasi jumlah kendaraan impor, termasuk dari India, dan memberikan ruang lebih besar bagi produsen lokal. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan ekosistem industri, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, serta memastikan manfaat ekonomi dan lapangan kerja tetap dinikmati masyarakat Indonesia.
