Transportasimedia.com| Di tengah gencarnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto, perhatian publik justru tersedot ke isu yang tak terduga. Bukan soal menu makanan atau distribusinya, melainkan kemunculan deretan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN).
Video yang menampilkan kendaraan tersebut mendadak viral di berbagai platform media sosial. Dalam rekaman itu, motor listrik disebut sudah “ready” dan siap digunakan untuk mendukung operasional program MBG. Sekilas, semuanya tampak meyakinkan. Namun, di balik visual yang beredar, muncul berbagai pertanyaan yang membuat isu ini semakin ramai diperbincangkan.
Narasi yang menyertai video tersebut langsung memantik beragam respons publik. Ada yang sekadar penasaran, namun tidak sedikit pula yang mulai mengkritisi arah kebijakan pemerintah, terutama terkait penggunaan anggaran negara. Dalam berbagai unggahan, motor listrik itu disebut-sebut akan menjadi kendaraan operasional program MBG—sebuah klaim yang kemudian memperluas diskusi ke berbagai aspek kebijakan publik.
Sebagian warganet mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan tersebut. Di sisi lain, muncul pula suara-suara yang mengaitkannya dengan isu kesejahteraan, seperti nasib guru honorer yang dinilai masih membutuhkan perhatian lebih. Perdebatan pun tak terhindarkan, menghidupkan kembali pertanyaan lama: apakah belanja negara telah sepenuhnya tepat sasaran?
Dari sisi teknis, motor listrik yang muncul dalam video tersebut memang bukan kendaraan sembarangan. Berdasarkan penelusuran, model yang menyerupai kendaraan itu mengarah pada produk Emmo JVX GT dari Emmo Mobility. Motor ini dibanderol sekitar Rp56,8 juta per unit, dengan spesifikasi yang tergolong tinggi untuk kelasnya.
Kendaraan ini memiliki tenaga hingga 7000 watt, mampu melaju dengan kecepatan maksimum sekitar 80 km/jam, serta jarak tempuh hingga 70 km dalam sekali pengisian daya. Dengan spesifikasi tersebut, motor ini dinilai cukup ideal untuk mendukung mobilitas distribusi di berbagai medan, termasuk wilayah yang sulit dijangkau.
Di balik spesifikasi yang mumpuni, angka anggaran menjadi sorotan tersendiri. Berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BGN mengalokasikan dana sekitar Rp1,2 triliun pada 2025 untuk pengadaan motor listrik. Proses pengadaan dilakukan melalui e-Katalog oleh perusahaan penyedia, dengan produk yang berkaitan dengan industri otomotif nasional.
Menanggapi viralnya isu tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi tegas. Ia membantah klaim yang menyebut adanya 70.000 unit motor listrik. Menurutnya, realisasi pengadaan mencapai 21.801 unit dari total 25.000 unit yang direncanakan pada tahun 2025.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa motor listrik tersebut hingga kini belum didistribusikan. Kendaraan masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum nantinya disalurkan kepada pihak terkait, termasuk Kepala SPPG sebagai bagian dari operasional program MBG.
Kasus ini menjadi cerminan bagaimana arus informasi di era digital dapat berkembang jauh sebelum fakta utuh terungkap. Visual yang kuat kerap membentuk persepsi publik secara cepat, meski konteks sebenarnya belum sepenuhnya dipahami.
Di satu sisi, pengadaan motor listrik tersebut merupakan bagian dari rencana kebijakan yang nyata. Namun di sisi lain, narasi yang berkembang di media sosial menunjukkan adanya celah komunikasi yang dapat memicu spekulasi.
Pada akhirnya, transparansi dan kejelasan informasi menjadi kunci utama. Tanpa itu, kebijakan publik berisiko terjebak dalam kabut persepsi, sementara kepercayaan masyarakat menjadi taruhannya.
