Kementerian PU menyiapkan enam strategi mitigasi terpadu menghadapi potensi kemarau panjang 2026 akibat El Nino yang diperkirakan lebih kering dari normal.
Transportasi Media - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan strategi mitigasi terpadu untuk menghadapi potensi musim kemarau panjang pada 2026 yang diperkirakan datang lebih awal dan berlangsung lebih lama dari kondisi normal.
Plh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Adenan Rasyid, mewakili Menteri PU Dody Hanggodo, menyatakan kondisi ini perlu diantisipasi sejak dini karena berpotensi mengganggu ketahanan air, pangan, dan lingkungan.
Menurutnya, musim kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dari rata-rata klimatologis. Hal ini merujuk pada kajian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan kemarau 2026 akan dipengaruhi fenomena El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat dan peluang 50–80 persen mulai Juli mendatang.
Dampak yang ditimbulkan antara lain penurunan debit sungai, berkurangnya volume waduk, serta menyusutnya cadangan air tanah. Di sektor pertanian, kondisi ini berpotensi mengganggu pola tanam, sementara risiko kebakaran hutan dan lahan juga meningkat, terutama di kawasan gambut.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementerian PU menetapkan enam strategi utama. Di antaranya optimalisasi pengelolaan tampungan air berbasis data real-time, penguatan jaringan irigasi untuk mengurangi kehilangan air, serta peningkatan kesiapan sarana dan prasarana sumber daya air.
Selain itu, pemerintah juga akan menyesuaikan pola tanam sesuai ketersediaan air, mempercepat pembangunan infrastruktur seperti bendungan dan irigasi, serta mengoptimalkan fungsi bangunan air yang telah ada.
Adenan menegaskan bahwa mitigasi kemarau panjang bukan hanya tanggung jawab satu sektor, melainkan memerlukan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyatakan pihaknya siap memperkuat koordinasi dengan Kementerian PU, khususnya dalam penyediaan data klimatologi untuk mendukung langkah mitigasi yang lebih tepat.
Pemerintah menekankan bahwa langkah antisipatif dan koordinasi yang kuat menjadi kunci untuk mencegah dampak kemarau berkembang menjadi krisis, sekaligus menjaga stabilitas ketahanan air dan pangan nasional. (*)