Transportasimedia.com| Peta konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia menunjukkan pergeseran signifikan pada awal 2026. Pemerintah mencatat adanya tren penurunan penggunaan bensin bersubsidi, di saat yang sama konsumsi BBM non-subsidi justru mengalami peningkatan.
Data yang dipaparkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengindikasikan bahwa masyarakat mulai mengurangi ketergantungan terhadap BBM subsidi atau Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Fenomena ini terungkap dalam rapat bersama legislatif yang membahas perkembangan sektor energi nasional, Rabu (8/4/2026).
Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, menjelaskan bahwa konsumsi bensin subsidi mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Pada 2025, kebutuhan JBKP tercatat sebesar 76.932 kiloliter per hari. Namun, hingga Februari 2026, angka tersebut turun menjadi 74.407 kiloliter per hari.
“Kebutuhan minyak bensin jenis JBKP atau yang bersubsidi tahun 2025 sebesar 76.932 kiloliter per hari, dan tahun 2026 sampai dengan Februari posisinya turun menjadi 74.407 kiloliter per hari,” ungkapnya.
Penurunan sekitar 2.500 kiloliter per hari ini menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi energi di masyarakat. Sebaliknya, penggunaan BBM non-subsidi atau BBM umum justru mengalami peningkatan. Pada 2025, konsumsi BBM non-subsidi berada di angka 24.055 kiloliter per hari, dan naik menjadi 25.254 kiloliter per hari pada awal 2026.
Pergeseran ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat mulai beralih ke bahan bakar dengan harga pasar, yang umumnya memiliki kualitas lebih tinggi. Faktor peningkatan daya beli, perubahan preferensi, serta kebijakan pemerintah diduga menjadi pendorong utama tren tersebut.
Meski demikian, di balik perubahan positif ini, tantangan besar masih membayangi ketahanan energi nasional. Rizwi mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan bensin dalam negeri masih bergantung pada impor.
Pada 2025, impor bensin mencapai 60,18 persen dari total kebutuhan harian. Sementara pada 2026, angka tersebut diperkirakan masih berada di kisaran 59 persen. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa produksi domestik belum mampu sepenuhnya memenuhi permintaan nasional.
Menurut pemerintah, impor bensin terutama berasal dari Singapura dan Malaysia, yang selama ini menjadi pemasok utama bagi Indonesia.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa meskipun terjadi pergeseran konsumsi ke arah BBM non-subsidi, upaya memperkuat kemandirian energi nasional tetap menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
