Transportasi Media | Wakil Bupati Aceh Tengah, Muchsin Hasan mengungkapkan bahwa masyarakat tidak perlu melakukan pembelian bahan bakar minyak (BBM) secara berlebihan di tengah isu kelangkaan yang sempat memicu antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Hal tersebut ia ungkapkan di dalam kegiatan peninjauan lapangan ke sejumlah SPBU di Aceh Tengah, dikutip pada Senin, (13/04/2026).
Muchsin Hasan turun langsung ke lapangan didampingi sejumlah kepala satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) untuk memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, ia melakukan pengecekan ke tiga SPBU di wilayah Aceh Tengah serta inspeksi mendadak ke sejumlah kios dan pertamini di Kota Takengon.
Berdasarkan hasil peninjauan, pemerintah daerah memastikan bahwa stok BBM di wilayah Aceh Tengah berada dalam kondisi aman. Di salah satu SPBU di Takengon, ketersediaan Pertalite tercatat sekitar 20 ton, sementara jenis BBM lainnya juga masih tersedia.
“Kami turun langsung untuk memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat Aceh Tengah. Informasi yang kami dapatkan, stok minyak masih aman. Jadi masyarakat tidak perlu panik,” ujar Muchsin Hasan.
Ia juga menyampaikan bahwa hasil koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga Depot Lhokseumawe menunjukkan pasokan BBM di tingkat depot masih mencukupi. Berdasarkan informasi tersebut, stok Pertamax mencapai sekitar 1,34 juta liter, Pertalite sekitar 4,36 juta liter, serta Solar sekitar 2,3 juta liter, yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri.
“Dari konfirmasi dengan Pertamina, stok masih sangat cukup bahkan sudah disiapkan untuk kebutuhan menjelang Lebaran. Distribusi ke SPBU juga terus berjalan,” jelasnya.
Selain memastikan ketersediaan pasokan, pemerintah daerah mengingatkan pengelola SPBU untuk meningkatkan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan pembelian BBM oleh kendaraan yang sama dalam waktu singkat. Pemanfaatan kamera pengawas atau CCTV dinilai dapat membantu memantau aktivitas tersebut.
“Jangan sampai situasi ini dimanfaatkan oleh oknum untuk menimbun minyak. CCTV harus dimanfaatkan untuk memantau kendaraan yang bolak-balik mengisi BBM,” tegasnya.
Pemerintah daerah juga melakukan inspeksi terhadap kios dan pertamini guna memastikan tidak terjadi praktik penimbunan maupun penjualan BBM dengan harga yang tidak wajar. Dari hasil pemantauan, ditemukan adanya kios yang menjual BBM hingga Rp30 ribu per liter.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah daerah berencana membentuk tim pengawasan terpadu yang melibatkan Dinas Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta instansi terkait lainnya. Tim ini akan melakukan operasi pasar dan penertiban terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan.
“Jika ditemukan pedagang yang menimbun atau menjual dengan harga tidak wajar, akan diberikan sanksi. Mulai dari peringatan, pembinaan hingga pencabutan izin usaha. Bahkan tidak menutup kemungkinan dikenakan sanksi hukum,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, khususnya pesan berantai di media sosial yang berpotensi memicu kepanikan.
“Isu yang beredar melalui pesan berantai itu tidak benar. Stok BBM aman, distribusi tetap berjalan. Kami minta masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan,” pungkasnya.
