Transportasimedia.com| Pemprov DKI Jakarta memperkuat komitmen mewujudkan sistem transportasi terpadu lintas wilayah dengan mengumpulkan para kepala daerah penyangga di kawasan aglomerasi Jabodetabek. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan mobilitas masyarakat yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Transportasi Terintegrasi dan Terpadu di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10). Hadir dalam rapat tersebut kepala daerah dari Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Tangerang Selatan, serta sejumlah pemangku kepentingan sektor transportasi.
“Mengatasi persoalan transportasi di Jakarta tidak bisa dilakukan sendirian. Kita harus bekerja bersama dengan daerah-daerah sekitar seperti Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Karena pergerakan masyarakat kita sudah terhubung satu sama lain,” ujar Pramono.
Dalam rakor tersebut, Gubernur Pramono mengungkapkan beberapa langkah konkret yang akan ditempuh. Salah satunya adalah evaluasi terhadap layanan TransJabodetabek yang saat ini telah beroperasi di enam rute utama. Evaluasi ini dilakukan untuk menentukan perluasan rute serta peningkatan layanan di kawasan penyangga.
Selain itu, Pemprov DKI bersama pemerintah daerah sekitar akan mengembangkan sistem park and ride atau kawasan parkir terpadu. Skema ini memungkinkan warga memarkirkan kendaraan pribadi di titik-titik strategis sebelum melanjutkan perjalanan dengan moda publik seperti MRT, LRT, TransJakarta, atau TransJabodetabek.
“Kami mengusulkan agar fasilitas park and ride disediakan oleh daerah setempat. Dengan begitu, mobilitas warga menuju Jakarta lebih mudah, sekaligus memberikan pendapatan tambahan dari retribusi parkir,” jelas Pramono.
Pemprov DKI juga menyoroti pentingnya koordinasi dalam pengelolaan transportasi agar kebijakan antarwilayah tidak menimbulkan kemacetan baru. Karena itu, Pramono mendorong percepatan pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), baik yang dikelola Pemprov maupun MRT Jakarta.
Beberapa proyek TOD seperti di Blok M, Dukuh Atas, dan Bundaran HI dijadwalkan mulai dikerjakan tahun depan.
“Manajemen tetap di bawah Pemprov DKI, sedangkan pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh MRT. Kami ingin masyarakat segera merasakan manfaat nyata dari sistem transportasi yang terintegrasi,” ujarnya.