.jpg)
Transportasi Indonesia | Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat sebanyak 542.689 Surat Rekomendasi (Surkom) telah diterbitkan hingga 16 Oktober 2025 untuk 296.577 konsumen pengguna di seluruh Indonesia. Melalui penerbitan Surkom ini, penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi dinilai semakin terarah dan sesuai peruntukannya.
Surkom merupakan dokumen resmi yang digunakan untuk pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) seperti solar subsidi, serta Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi, dalam volume dan periode tertentu. Dokumen ini hanya diberikan kepada pihak yang berhak menerima BBM subsidi sesuai peraturan, dan tidak dapat diperjualbelikan kembali.
Kebijakan penerbitan Surkom merupakan tindak lanjut dari Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian JBT dan JBKP. Prosesnya dilakukan secara digital melalui aplikasi XStar, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengawasan penyaluran BBM subsidi.
Hingga saat ini, sebanyak 3.015 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 23 provinsi telah menerbitkan Surkom yang disalurkan melalui 3.438 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di 468 kabupaten dan kota. Melalui sistem ini, BPH Migas, pemerintah daerah, dan badan usaha penugasan seperti Pertamina bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap liter BBM subsidi diterima oleh pihak yang berhak.
Konsumen pengguna Surkom mayoritas berasal dari sektor-sektor produktif, antara lain usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi, dan pelayanan umum. Kelompok nelayan menjadi salah satu penerima manfaat utama karena kemudahan akses terhadap BBM subsidi yang lebih terjamin.
Langkah BPH Migas ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola subsidi energi agar lebih akurat dan terpantau. Dengan penerapan Surkom digital, penyaluran BBM subsidi diharapkan dapat berlangsung lebih efisien, terdata, dan tepat guna bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
.jpg)
