Transportasi Indonesia | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan rencana pemerintah untuk menghentikan seluruh impor solar pada 2026 saat berbicara dalam Investor Daily Summit 2025 di Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Bahlil menegaskan bahwa langkah tersebut akan ditempuh melalui penerapan program mandatori biodiesel B50 atau campuran 50 persen bahan bakar nabati dalam solar.
“Atas arahan Bapak Presiden, sudah diputuskan bahwa 2026, insya Allah akan kita dorong ke B50, dengan demikian tidak lagi kita melakukan impor solar ke Indonesia,” kata Bahlil di hadapan pelaku industri.
Ia menambahkan, penerapan B50 menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional berbasis produksi domestik.
Pemerintah melihat pengalaman positif dari program biodiesel sebelumnya sebagai dasar kebijakan ini. Berdasarkan data Kementerian ESDM, penggunaan biodiesel sejak 2020 hingga 2025 telah menghemat devisa sekitar USD40,71 miliar. Dengan implementasi B50 pada 2026, pemerintah memperkirakan penghematan tambahan sekitar USD10,84 miliar dalam satu tahun.
Secara teknis, kebijakan B50 diarahkan untuk menutup kebutuhan solar impor yang masih tersisa di bawah program B40. Proyeksi Kementerian ESDM menunjukkan bahwa impor solar pada 2025 diperkirakan mencapai 4,9 juta kiloliter atau setara 10,58 persen dari kebutuhan nasional. Dengan peningkatan porsi Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dalam bahan bakar, pemerintah berharap seluruh kebutuhan dapat dipenuhi dari dalam negeri.
“Ini adalah sebuah keputusan strategis dan bentuk keberpihakan negara terhadap kedaulatan energi kita. Kita tidak bisa terus bergantung pada impor yang menguras devisa dan rentan terhadap gejolak harga global. Dengan B50, kita maksimalkan potensi sawit dalam negeri, kita perkuat ekonomi petani, dan yang terpenting, kita pastikan ketahanan energi nasional berada di tangan kita sendiri. Ini adalah langkah menuju kemandirian sejati,” ujar Bahlil.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas produksi FAME dari 15,6 juta kiloliter pada 2025 menjadi 20,1 juta kiloliter pada 2026. Selain terkait pasokan energi, kebijakan ini juga diproyeksikan mendorong dampak ekonomi, termasuk penciptaan lapangan kerja bagi 2,5 juta pekerja di sektor perkebunan dan sekitar 19 ribu pekerja di industri pengolahan.
Kebijakan B50 disebut menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam kerangka “New Economic Order”. Melalui langkah ini, pemerintah berupaya memastikan pemanfaatan sumber daya domestik sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional. Target penghentian impor solar pada 2026 menjadi bagian dari upaya menuju kemandirian energi dan pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
.jpg)
