Transportasi Indonesia | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai penyediaan dan pengolahan data, di Jakarta, belum lama ini, dikutip pada Kamis (30/10/2025).
Langkah ini bertujuan memperkuat pelaksanaan kebijakan satu data nasional, khususnya dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penetapan penerima subsidi energi, termasuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG 3 kg, dan listrik.
Nota kesepahaman tersebut menegaskan komitmen kedua institusi untuk mengembangkan sistem penyediaan data yang mendukung proses perencanaan, pendataan, pengolahan, analisis, serta pertukaran informasi antar-lembaga. Penajaman pemanfaatan DTSEN diharapkan dapat memastikan penerima subsidi energi lebih tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Bahlil menekankan pentingnya peran BPS dalam menjaga kualitas data nasional.
“Dengan senang hati, hari ini kita tanda tangan MoU, tolong sajikan data yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya,” ujarnya.
Ia juga meminta BPS untuk tidak hanya menyajikan data makro, tetapi juga membantu menghitung dampak kebijakan satu data terhadap aspek sosial dan ekonomi, terutama di sektor energi dan sumber daya mineral.
“Kita terus secara intens melakukan rapat-rapat lanjutan dengan BPS terkait dengan data subsidi, LPG, BBM, dan listrik,” tambahnya.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari usaha membangun sistem data nasional yang lebih terintegrasi dan akurat.
“Kolaborasi ini dilaksanakan untuk meneguhkan komitmen bersama tentang pentingnya data bagi perencana dan perumus kebijakan yang lebih akurat dan berbasis data,” katanya.
Amalia menambahkan, BPS berupaya menghasilkan data yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga bermakna dan memberi dampak pada pengambilan kebijakan publik.
“Visi kami di BPS saat ini adalah menghasilkan statistik berkualitas, statistik bermakna, dan statistik berdampak. Untuk itu kami membutuhkan data dari berbagai sumber, dan bertanggung jawab memastikan bahwa data dan statistik yang dihasilkan BPS dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data,” jelasnya.
.jpg)
