Transportasi Indonesia | Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot mengungkapkan bahwa transisi energi Indonesia dan dekarbonisasi industri berpotensi mendorong arus investasi baru. Hal tersebut ia ungkapkan di SUAR Roundtable Discussion di Jakarta, dikutip pada Selasa (24/02/2026).
Yuliot menjelaskan bahwa peta jalan menuju energi bersih diproyeksikan mampu menarik investasi energi bersih hingga Rp1.682,4 triliun. Proyeksi tersebut dinilai sejalan dengan visi Asta Cita pemerintah untuk mencapai swasembada energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau melalui pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
“Pengembangan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pasokan energi bersih, tetapi juga memberikan penambahan ekonomi yang signifikan. Antara lain mendorong investasi sekitar Rp1.680 triliun lebih, menciptakan lebih dari 700.000 lapangan kerja Green Job dan juga ini akan mengurangi emisi Sekitar 120 sampai dengan 130 juta ton karbondioksida,” terangnya.
Pemerintah menilai bahwa potensi investasi tersebut mencerminkan peran transisi energi dalam mendorong dekarbonisasi industri dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Peta jalan energi bersih disusun untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Lebih lanjut, Yuliot menyampaikan bahwa investasi energi bersih berpotensi memberikan dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja nasional. Pemerintah memperkirakan penciptaan hingga 760 ribu green jobs yang tersebar mulai dari tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, hingga sektor manufaktur komponen energi terbarukan. Dampak ini dinilai mendukung transformasi industri dan ekonomi hijau nasional.
Meski demikian, ia mengakui bahwa tantangan utama dalam realisasi proyek energi bersih terletak pada aspek pendanaan. Menurutnya, diperlukan skema pembiayaan inovatif agar proyek energi terbarukan memiliki kelayakan komersial yang memadai bagi investor.
“Sektor keuangan, bagaimana kita membuat pembiayaan hijau dengan skema blended finance yang bisa lebih menguntungkan baik bagi pelaku usaha maupun dari sektor finansial itu sendiri,” tambahnya.
Yuliot menjelaskan bahwa skema blended finance diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kelayakan proyek dan ekspektasi imbal hasil investor. Pemerintah menilai pencapaian target kapasitas pembangkit energi terbarukan tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain aspek pendanaan, Yuliot menegaskan bahwa transisi energi merupakan upaya kolektif yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, badan usaha milik negara, dan sektor swasta. Kolaborasi tersebut dipandang penting untuk menjaga daya saing nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi.
“Ini tidak hanya dijalankan oleh pemerintah, tetapi bagaimana kolaborasi kita bersama untuk mewujudkan kelebihan energi, daya saing global dan juga keberlanjutan lingkungan,” ungkap Yuliot.
Pemerintah berharap strategi yang disusun melalui berbagai forum diskusi dapat dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang mendukung pencapaian target penurunan emisi sebesar 129,5 juta ton CO₂, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
