Transportasi Media | Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi mengungkapkan bahwa percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik diperlukan untuk menekan beban subsidi energi yang membebani anggaran negara. Hal tersebut ia ungkapkan dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI bersama PT PLN (Persero) di Kabupaten Badung, Bali, dikutip pada Senin, (13/04/2026).
Bambang menyampaikan bahwa subsidi sektor energi melalui badan usaha milik negara (BUMN) mencapai hampir Rp120 triliun per tahun. Sebagian besar subsidi tersebut digunakan untuk konsumsi bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar dan pertalite.
“Subsidi BUMN kita hampir Rp120 triliun dan mayoritas digunakan untuk kendaraan, baik solar maupun pertalite. Salah satu opsinya adalah bagaimana masyarakat bisa beralih ke kendaraan listrik,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan kebijakan jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM bersubsidi. Salah satu pendekatan yang dinilai relevan adalah mendorong adopsi kendaraan listrik secara lebih luas di masyarakat.
Ia menilai perkembangan infrastruktur kendaraan listrik menunjukkan kemajuan, terutama dengan bertambahnya jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai daerah. Selain itu, keberadaan SPKLU mobile dinilai dapat mengatasi kekhawatiran masyarakat terkait keterbatasan akses pengisian daya.
Bambang juga menekankan bahwa percepatan pembangunan SPKLU perlu melibatkan sektor swasta dan tidak hanya bergantung pada PT PLN (Persero). Ia mengusulkan agar fasilitas publik seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan area layanan umum lainnya turut menyediakan infrastruktur pengisian kendaraan listrik.
“Kalau perlu kita himbau secara masif, seluruh mal wajib ada SPKLU. Awalnya memang harus dipancing dulu. Masyarakat selalu bertanya, ngisi di mana? Kalau infrastrukturnya tersedia, minat akan tumbuh,” katanya.
Dari sisi biaya operasional, ia menyebut kendaraan listrik memiliki tingkat efisiensi yang lebih baik dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak. Berdasarkan diskusi dengan pelaku industri, biaya operasional kendaraan listrik diperkirakan sekitar Rp1.600 per kilometer.
Selain itu, ia menyoroti tren penurunan harga kendaraan listrik yang semakin terjangkau. Jika sebelumnya harga mobil listrik berada di atas Rp1 miliar, saat ini telah tersedia model dengan kisaran harga Rp400 juta hingga Rp200 jutaan.
“Ketika harga mulai turun dan infrastrukturnya tersedia, masyarakat akan beralih. Ini akan mengurangi konsumsi BBM bersubsidi dan pada akhirnya mengurangi beban APBN,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bambang menyatakan bahwa Komisi XII DPR RI akan mendorong penyusunan regulasi yang lebih tegas untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik. Upaya tersebut mencakup skema pajak serta dukungan fiskal lainnya guna membangun ekosistem kendaraan listrik yang berkelanjutan.
“Yang paling penting, negara tidak terus-menerus memposisikan APBN untuk konsumsi BBM. Kita harus berani beralih ke energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” pungkasnya.
