Transportasimedia.com| Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menegaskan pentingnya sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mewujudkan layanan transportasi umum di 50 Kota Prioritas Pembangunan 2025–2029.
“Sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Dalam Negeri mutlak diperlukan agar layanan transportasi umum di 50 Kota Prioritas Pembangunan 2025–2029 dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan,” ujar Djoko dalam keterangan tertulisnya dikutip, Senin (13/10/2025).
Pemerintah tengah merancang 50 kota dan kawasan baru dengan visi menyeimbangkan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Rencana tersebut juga sejalan dengan proyeksi bahwa 72 persen penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan pada 2045.
Dalam rancangan tersebut, terdapat 10 kawasan metropolitan utama, 4 kota metropolitan usulan baru, serta 36 kota non-metropolitan yang difokuskan pada pengembangan industri, pariwisata, perdagangan, dan pendidikan. Dari total 50 kota, sebanyak 17 di antaranya sudah memiliki layanan transportasi umum modern, seperti Transjakarta, LRT Jabodebek, Trans Metro Bandung, dan Suroboyo Bus.
Djoko menilai, pengembangan transportasi umum di 50 kota prioritas tidak hanya memperkuat konektivitas antarwilayah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari sisi ekonomi, transportasi publik yang efisien dapat mendorong munculnya pusat pertumbuhan baru di luar Jawa dan meningkatkan daya saing kota. Dari sisi sosial, keberadaan transportasi umum memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, sekaligus mengurangi kemacetan dan biaya mobilitas harian.
Sementara itu, dari sisi lingkungan, penggunaan moda transportasi rendah emisi seperti KRL dan LRT dinilai mampu menekan polusi udara serta mendukung transisi energi bersih di perkotaan.
Namun demikian, Djoko juga mengingatkan potensi hambatan apabila koordinasi lintas kementerian tidak berjalan optimal. Ia menyoroti tiga risiko utama, yakni infrastruktur yang berpotensi mangkrak, ketidaksesuaian tata ruang, serta masalah keberlanjutan layanan akibat minimnya dukungan anggaran pemerintah daerah.
“Jika kolaborasi tiga kementerian ini lemah, maka pembangunan transportasi umum bisa berhenti di tengah jalan. Perlu ada payung kerja terpadu, misalnya pembentukan tim nasional atau regional khusus yang fokus pada 50 kota tersebut,” jelasnya.
Djoko menegaskan, investasi dalam transportasi umum di 50 kota prioritas merupakan langkah konkret untuk membangun ekonomi yang kuat, masyarakat yang inklusif, dan lingkungan yang berkelanjutan.
