Transportasimedia.com| Biaya transportasi masih menjadi beban berat bagi masyarakat Indonesia. Hingga kini, belum tersedianya transportasi publik yang murah dan efisien membuat pengeluaran warga untuk kebutuhan mobilitas terus membengkak.
Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Muiz Thohir, mengungkapkan bahwa warga di sekitar DKI Jakarta bisa menghabiskan hingga 30 persen dari pendapatannya hanya untuk transportasi.
“Salah satu isu kenapa kita perlu public transport yang terjangkau adalah karena besarnya pendapatan masyarakat digunakan untuk transportasi. Di sekitar DKI Jakarta itu bisa mencapai 30%,” ujar Muiz di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Kondisi tersebut bahkan lebih memprihatinkan di luar Pulau Jawa. Berdasarkan riset Universitas Mulawarman, masyarakat di Samarinda mengalokasikan hingga 50 persen dari pendapatan bulanannya untuk ongkos transportasi. Minimnya ketersediaan angkutan umum membuat masyarakat bergantung pada kendaraan pribadi dengan biaya yang jauh lebih besar.
“Bahkan di Samarinda itu sampai 50% pendapatan digunakan untuk transportasi, karena memang public transport di sana juga belum tersedia,” tambahnya.
Muiz menilai, tingginya biaya transportasi berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan bisa memperburuk tingkat kemiskinan. Untuk itu, Kementerian Perhubungan mendorong sinergi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), guna memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem transportasi perkotaan yang inklusif dan terjangkau.
“Ketika pendapatan masyarakat banyak digunakan untuk transportasi, efeknya juga pada kesejahteraan. Karena itu kami mendorong Kemendagri dan pemerintah daerah agar sama-sama memperhatikan pengembangan angkutan umum,” jelas Muiz.
Langkah pemerintah untuk membangun transportasi publik yang efisien dan murah menjadi kunci menurunkan beban pengeluaran masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
