.jpeg)
Transportasi Media | Rencana pemerintah untuk meningkatkan penggunaan bioetanol sebagai campuran bahan bakar hingga 20 persen (E20) pada 2025 menghadapi beberapa kendala kebijakan yang belum terselesaikan. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah masih dikenakannya cukai terhadap bioetanol, meskipun produk ini diperuntukkan sebagai energi, bukan untuk konsumsi alkohol.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa persoalan ini bukan semata-mata terletak pada kebijakan fiskal, melainkan lebih kepada ketidakjelasan dalam klasifikasi jenis usaha pada sistem Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
"Seharusnya cukai hanya dikenakan pada minuman beralkohol, bukan pada bioetanol yang diperuntukkan sebagai bahan bakar. Karena itu, klasifikasi dalam KBLI perlu diperjelas agar bioetanol tidak lagi terbebani cukai yang menghambat pemanfaatannya," ujar Eniya.
Ia menjelaskan bahwa jika hambatan regulasi dan tarif cukai dapat diatasi, maka potensi pengembangan industri bioetanol domestik akan lebih terbuka. Namun, tantangan lain juga muncul dari sisi keekonomian. Saat ini, biaya produksi bioetanol masih relatif tinggi sehingga menurunkan daya saingnya.
Sebagai pendekatan awal, pemerintah mempertimbangkan untuk memulai penerapan bioetanol E20 pada sektor non-PSO (Public Service Obligation) yang tidak bergantung pada skema subsidi.
"Kalau masuk ke non-PSO dulu, saya rasa lebih mudah karena biayanya bisa dilepas ke konsumen, seperti halnya biodiesel non-PSO. Jadi tidak mempengaruhi subsidi," jelasnya.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat membentuk permintaan awal dan menciptakan pasar yang dapat berkembang seiring waktu, sebagaimana yang pernah diterapkan pada pengembangan biodiesel sebelumnya.
Saat ini, dari 13 perusahaan yang memiliki potensi untuk memproduksi bioetanol, baru lima yang menyatakan kesiapannya untuk memasuki pasar. Meski demikian, Eniya tetap melihat peluang pertumbuhan industri ini.
"Ke depan, bisa muncul industri baru yang terintegrasi dan punya lahan sendiri. Silakan saja, yang penting kita mulai dulu dari yang memungkinkan," tutupnya.
